Bukittinggi- Singgalang
Dua rancangan peraturan daerah, kembali dihantarkan pemerintah kota Bukittinggi. Hantaran itu, disampaikan dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD Bukittingi, Selasa (4/1).
Dua ranperda tersebut, perubahan atas perda nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dan ranperda perusahaan umum daerah air minum Tirta Jam Gadang.
Menurut Wakil Wali Kota Bukittinggi, irwandi, retribusi daerah merupakan salah satu sumber daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan prinsip demokrasi, keadilan, akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
“Ada perubahan rincian objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka sesuai aturannya. Tentu dihantarkan perubahan ranperda retribusi pemakaian kekayaan daerah,” jelas Irwandi.
Dijelaskan wawako, ranpeda perusahaan umum daerah air minum Tirta Jam Gadang. Wawako, perubahan ranperda diajukan karena adanya perubahan nama dari perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum.
“ Hal ini sesuai dengan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017. Sehingga dengan adanya perubahan itu, dibutuhkan ranperda perubahan yang telah kita ajukan hari ini,” ungkap Wawako.
Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan, menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah kota yang melakukan langkah cepat untuk menghantarkan dua ranperda perubahan ini. Perubahan yang terjadi dikarenakan adanya perubahan regulasi yang tentunya akan berpengaruh pada aturan yang ada.
“Kami di dewan akan segera bahas ini, mulai dari setiap fraksi yang akan menyampaikan pemandangan umum dan selanjutnya jawaban dari Walikota atas pemandangan umum itu. Selanjutnya, kita akan rapat bersama untuk tahapan pembahasan lanjutan dari dua ranperda ini,” jelasnya.
