PADANG-HALUAN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mengungkapkan masih terdapat cukup banyak permasalahan terkait dengan pengelolaan belanja barang dan jasa dan belanja modal. DPRD Sumbar menyorot masih banyaknya kesalahan di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi, saat membuka rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap perubahan perda Retribusi Jasa Usaha, Senin (3/2), menuturkan, DPRD Sumbar telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kepatuhan atas belanja barang dan jasa serta belanja modal pemerintah daerah tahun 2018 dan 2019.
“Dari LHP tersebut, masih cukup banyak permasalahan terhadap kepatuhan atas belanja barang dan jasa serta belanja modal pemerintah daerah,” katanya.
Disampaikan Supardi, salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian adalah konsistensi. Menurutnya, sejauh ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masih belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan daerah.
“ini perlu menjadi perhatian, konsisten dalam program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta komitmen yang kuat mendorong peningkatan belanja modal untuk percepatan pembangunan ,” tambahnya.
Masih dari aspek belanja modal, Supardi mengingatkan pemprov agar alokasi anggaran yang relatif masih rendah dari alokasi belanja barang dan jasa bisa mendapat perhatian. Kondisi ini menurutnya tentu akan berdampak terhadap penambahan aset daerah yang tidak sebanding dengan alokasi belanja daerah.
“Terhadap LHP BPK yang telah diterima, DPRD sesuai kewenangan, melalui alat kelengkapan akan melakukan pendalaman dan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjutnya,” tandasnya.
