Padang, Kamis (18/6) – Ucapan selamat disampaikan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat (BPK Sumbar) Yusnadewi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Sawahlunto karena telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. Opini WTP ini merupakan WTP kelima yang diraih oleh Pemko Sawahlunto. Ucapan tersebut disampaikan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Sawahlunto TA 2019 yang diselenggarakan melalui video conference.
Hadir dalam video conference tersebut Ketua DPRD Kota Sawahlunto Eka Wahyu, Walikota Sawahlunto Deri Asta, Wakil Walikota Zohirin beserta seluruh jajaran Pemerintahan Sawahlunto. Sebagaimana diketahui, Pemko Sawahlunto telah menyerahkan LKPD unaudited pada 13 Maret 2020, laporan keuangan ini telah diserahkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Namun dikarenakan kondisi pandemi Covid-19, penyerahan LHP ini mundur dari waktu yang seharusnya.
Selain memberikan apresiasi atas perolehan opini WTP, Yusnadewi juga menyampaikan beberapa catatan dalam LHP LKPD Kota Sawahlunto TA 2019 yang masih ditemukan oleh tim pemeriksa. Diharapkan Pemko Sawahlunto dapat terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, serta bagi DPRD juga dapat meningkatkan pengawasannya.
Sementara itu diungkapkan oleh Walikota Sawahlunto, pemeriksaan di tengah kondisi pandemic Covid-19 sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Dimana Pemko dan tim pemeriksa harus mengurangi kegiatan tatap muka dan mengoptimalkan teknologi informasi. Namun demikian berkat dukungan seluruh OPD yang solid, hasil terbaik dapat diraih kembali.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Eka Wahyu menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemko Sawahlunto yang telah bekerja dengan baik sehingga bias mempertahankan opini WTP untuk kelima kalinya. Raihan ini tentunya berkat kerjasama dan dukungan semua pihak termasuk oleh tim BPK. DPRD Sawahlunto akan terus bekerjasama dengan jajaran Pemko Sawahlunto untuk dapat menciptakan kondisi pengelolaan keuangan daerah yang baik.
