PADANG-SINGGALANG
Komisi Informasi (KI) Sumbar laksanakan tahapan akhir Monev menuju Anugerah Keterbukaan informasi Publik Komisi Informasi Sumbar 2020.
“Tahap akhir penilaian untuk merebut prediket Informatif, menuju informatif dan cukup informatif atau kurang informatif, Selasa sampai Kamis,” ujar Ketua Monev Kl Sumbar Tanti Endang Lestari, Rabu (11/11) di Hotel Grand Zuri Padang.
Sebanyak tiga Organiasasi Perangkat Daerah (OPD), Tiga Instansi Vertikal dan tiga PPID Utama Kota dan Kabupaten mempresentasikan pengelolaan informasi publik di hadapan empat panelis terdiri dari dua akdemisi Eka Vidia Putra dan Syamsurizaldi, serta dua komisioner Kl Sumbar, Adrian Tuswandi dan Arif Yumardi.
Tiga OPD yang bersaing merebut prediket informatif itu adalah DPRD Sumbar, RS HB Saanin dan RSUD Pariaman. Sementara tiga insntasi vertikal yakni BPK Perwakilan Sumbar, Bawaslu Sumbar dan BPS Sumbar. Sedangkan tiga daerah yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi dan Kota Pariaman.
Sekwan DPRD Sumbar Raflis menyatakan untuk inovasi DPRD sangat leading dalam memberikan akses informasi publik ke masyarakat.
“Kami punya delapan inovasi dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi publik dan menebar informasi yang kami produksi di semua platform media sosial,”ujar Raflis didampingi Lazuardi.
Sementara .RS HB Saanin Padang memaparkan kelebihan komitmen dan regulasi serta inovasi memanfaatkan media daring dalam membangun keterbukaan informasi publik.
“Pelayanan kami menyediakan layanan playstore berbasis android, dan melakukan upadate informasi setiap pagi,” ujar Direktur HB Saanin Ernoviana.
Senada dengan dua OPD tingkat Pemprov Sumbar RSUD Pariaman pun menegaskan komitmen koordinasi dan inovasi dihadapan komisioner KI Sumbar dan pakar dari UNP dan Unand.
“Kuncinya keinginan untuk terbuka, RSUD Pariaman sudah menerapkan sejak 2017 dan terpenting akses memperoleh informasi publik bisa melalui email dan website,” ujar Kabag TU RSUD Pariaman Elnofrida.
Sementara untuk tiga instansi vertikal, menurut Tanti, dalam dua tahapan penilaian sebelumnya persaingan nilai sangat ketat, kini bagaimana tiga instansi tersebut mampu menekankan komitmen, koordinasi dan inovasi pengelololaan informasi publik kepada panelis.
Kepala Perwakilan BPK Sumbar yang hadir untuk kedua kali dalam penilaian Komisi Informasi Sumbar sebagai bukti nyata bahwa untuk informasi publik, BPK terbuka. “Tahun dulu Informatif, tapi BPK tidak pernah berhenti untuk inovasi untuk pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik, ada berbagai inovasi dan improvisasi untuk ini kita lakukan ujar Yusnadewi.
Sementara Kepala BPS Pitono memastikan keterbukan informasi publik BPS berjalan maksimal memastika hasil kerja BPS diketahui publik. Sementra Bawaslu Sumbar hadir Ketua Surya Efitrismen dan Komisioner Bawaslu Nuhaida Yetti. “Bawaslu meyakini keterbukaan infromasi publik sangat membantu penguatan kerja pengawasan Bawaslu, apalagi saat ini Pilkada dan sturktur PPID dulu kota kabupaten Unit. PPID kita sudah beridiri sendiri dengan atasannya Korsek Bawaslu kota dan kabupaten sendiri,” ujar Yetti.
Sementara untuk PPID Utama Kabupaten Kota, hadir tiga pejabat penting hadir, Pjs Bupati Pessel, Mardi, Sekdako Bukittinggi Yurn Karnova dan Pj Sekdako Pariaman Ahmad Zakri terlihat saling adu hebat di hadapan empat panelis presentasi. (105)
Selengkapnya unduh di sini
