Bupati Benny Utama Terima Penghargaan BPK RI, Pasaman Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut

PADANG – Untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut sejak 2013 lalu. Pemerintah Kabupaten Pasaman kembali terima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Penghargaan atas prestasi Pengelolaan Keuangan tersebut, diterima Bupati Pasaman H. Benny Utama dari Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Arif Agus SE., MM., AK., CPA., CSFA., di Hall Lt. III Kantor BPK, Sumbar, Jalan Kh. Sulaiman, Padang, Rabu (17/5).

Sekadar diketahui, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada pemerintah, lembaga dan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan keuangan. Penghargaan diraih atas keberhasilan memperoleh Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Bupati Benny Utama saat ditanyai wartawan menyebutkan, predikat opini WTP yang diraih pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara.

Atas capaian ini, H. Benny mengapresiasi seluruh Kepala OPD beserta jajarannya karena berkat kerja keras semua pihak, Pemkab Pasaman berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut sejak tahun 2013 lalu hingga 2023 ini.

“Alhamdulillah, kita syukuri capaian ini. Kedepan kita harus pertahankan dan tingkatkan lagi dengan terus meningkatkan kinerja dalam akuntasi pemerintah dan pelaporan keuangan daerah,” ungkap Bupati Benny Utama.

Dikatakan H. Benny, untuk mempertahkan opini capaian opini WTP dari BPK bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan konsistensi, kebersamaan, dan tata kelola keuangan yang baik serta kesungguhan untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

“Kita akan terus berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik serta kemanfaatannya untuk masyarakat banyak.  Dan terima kasih kepada BPK yang terus memberikan arahan bagaimana menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan,”ujarnya.

Terakhir, bupati kaya pengalaman ini menyebutkan, capaian WTP kali kesepuluh semakin menambah keyakinan bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.

“Insya Allah kita akan terus berupaya meluncurkan program-program yang berpihak kepada rakyat, lanjutan dari Program Pendidikan dan Berobat Gratis untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman,”tekad Benny Utama.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Arif Agus mengatakan dalam sambutannya, pola pemeriksaan mengacu pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektifitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita berharap pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan terus membaik kedepannya,” sebut Arif Agus.

Ketua DPRD Pasaman diwakili Ketua Banperda DPRD Pasaman, Jusran, disela-sela acara tersebut menyatakan apresiasinya atas prestasi Kinerja Pmerintah Kabupaten Pasaman di bawah kkepemimpinan H. Benny Utama.

“Saya mengapresiasi kinerja Pemkab Pasaman saat ini. Selama kepemimpinan H. Benny Utama sejak periode 2010-2015 lalu, Pasaman terus mendulang banyak prestasi membanggakan. Tidak hanya di level Sumbar, juga di tingkat Nasional,” tukas Jusran, anggota DPRD Pasaman tiga periode ini.

Sekretaris daerah Kabupaten Pasaman, H. Mara Ondak, M. Si yang dihubungi awak media, mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih Pemkab secara kontinyu dan berkelanjutan ini.

“Saya berharap seluruh Kepala OPD Pemkab Pasaman selaku pembantu Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, semakin meningkatkan kinerjanya dan terus mengembangkan iklim keterbukaan dan transparansi dalam pegelolaan keuangan daerah.

Dikatakan ‘Jenderal Pegawai’ Pemkab Pasaman itu, tidak ada pilihan bagi ASN, bekerja di saat sekarang harus sungguh-sungguh dengan prinsip dasar melayani.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Kepala Inspektorat Pasaman, Teguh Supriyanto dan Amdarisman yang mendampingi Bupati Benny Utama di BPK saat itu, mengungkapkan pula bahwa opini WTP KE 10 yang diraih Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022.

“Memang belum sempurna, namun terus menunjukkan ke arah yang lebih baik, sesuai arahan yang terus diingatkan Bapak Bupati,” ujar Teguh dan Amdarisman senada. (*)

Selengkapnya unduh disini