JAKARTA – SINGGALANG
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun demikian, Presiden Jokowo mengingatkan bahwa predikat WTP itu bukan prestasi, melainkan kewajiban semua lembaga.
“Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” kata Jokowi dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
Katanya, dia sudah sering menyampaikan bahwa WTP bukan prestasi. “Tetapi WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara,” lanjut Jokowi.
Jokowi menekankan penggunaan uang negara yang mengalir di pemerintah pusat hingga daerah akan diaudit. Jokowi meminta pertanggungjawaban harus dilakukan secara baik.
“Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBN secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” ujarnya.
Lebih lanjut, jokowi seperti diwartakan detik.com, bicara situasi dunia yang saat ini memanas karena kondisi geopolitik. Presiden menyebut pertumbuhan ekonimi dunia kini melambat.
“Bapak ibu, dalam beberapa tahun ini kita sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak. Geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata kita lihat. Pertumbuhan ekonomi global juga melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2%, dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan,” ujarnya.
Meski begitu, kondisi ekonomi Indonesia kini masih stabil. Begitu jug ainflasi yang tetap terjaga di setiap daerah.
“Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5%. Kita tahu di kuartal I 2024, tumbuh 5,11%. Inflasi tetap terjaga karena BI dna kementerian dalam negeri setiap hari senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah dan juga pelaksanaan pemilu yang juga berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Kemarin, Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2023. Hasilnya, LHP LKPP mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. “asil atas LKPP 2023 menunjukkan opini WTP yang merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP 2016,” kata Ketua BPK RI Isma Yatun.
Penyampaikan LHP LKPP ini juga menyerahkan Wapres Ma’ruf Amin. Hadir juga sejumlah menteri yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Hadi Thahjanto, Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi, Menkop UKM Teten Masduki.
Tampak juga, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial Tri Rismaharini. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Mendagri Tito Karnvian, Menpora Dito Ariotedjo, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono, MenPAN-RB Azwar Anas, menlu Retno Marsudi, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kemudian para ketua lembaga/instansi diantaranya, Ketua DPR Puan Maharini, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Henderal Agus Subiyanto.
Tiap Rupiah Harus Diamankan
Sementara, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyakini bahwa dia akan mengikuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa keuangan (BPK). Prabowo sepakat atas hal itu dan menilai pentingnya peran BPK.
“Insyaallah pasti ya BPK itu yang penting, BPK andalan kita,” kata Prabowo di Kompleks Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Prabowo mengatakan, BPK RI harus ketat mengawasi uang rakyat. Prabowo meminta agar tidak ada kebocoran dan jangan sampai uang rakyat tidak dipertanggungjawabkan.
“Ke depan, BPK harus lebih ketat mengawasi kita tidak menginginkan adanya kebocoran. Kita tidak menginginkan uang rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tiap rupiah harus kita amankan kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat,” ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi yakin meminta dukungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap masa peralihan ke pemerintahan Prabowo Subianto. Jokowi yakin Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK.
“Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK, agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi meminta menteri hingga kepala daerah menjalankan rekomendasi BPK. Ia berharap aliran keuangan negara hingga daerah makin baik.
“Saya mohon kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera memverifikasinya dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK,” kata Jokowi.
“Agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan,” lanjut Jokowi. (*)
Selengkapnya unduh disini
