Padang-Padang Ekspres
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sawahlunto Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2017, kemarin (14/2). Penyerahan LKPD Sawahlunto tersebut , tercatat pertama di Sumbar untuk tahun anggaran 2017.
LKPD diserahkan Wali Kota Sawahlunto Ali Yusuf kepada Kepala Subauditorat Sumbar I selaku Plh Kepala BPK Perwakilan Sumbar Indria Syzinia, di ruang rapat kantor BPK lantai II, Jalan Khatib Sulaiman, Lolong Belanti, kemarin (14/2).
Ali Yusuf menegaskan bahwa Pemko Sawahlunto beserta jajarannya sangat konsisten dan patuh dalam menggunakan APBD. “Bahkan menjelang memasuki cuti kampanye, kami beserta jajaran menyelesaikan menyusunLKPD dan diserahkan pada BPK Sumbar,” katanya.
Selaku manusia, menurut dia, tidak ada yang sempurna dalam bekerja . Tapi, hal tersebut terus diperbaiki dengan terus meminimalisir kekurangan. Pemko Sawahlunto terus melakukan pembangunan yang menjadi tuntutan daerah. “Terkait aset PT Bukit Asam (PT BA), Pemko Sawahlunto selalu mengikuti aturan dalam penggunaannya. Bankan, pemko sudah berniat membeli aset PT BA. Tentunya, dengan harga murah,” katanya.
Ia berharap, seiring penyerahan LKPD 2017 tersebut, Pemko Sawahlunto bisa kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2017. Ali berpesan kepada jajarannya agar selalu membantu auditor BPK mendapatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sehingga, harapan Sawahlunto bisa memperoleh opini WTP dapat terwujud.
“Kami berharap setelah pemeriksaan nanti, Sawahlunto bisa mendapatkan hasil pemeriksaan ke arah lebih baik dan kembali meraih WTP,” harapnya.
Indria Syzinia selaku Plh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumbar menyebutkan, tim pemeriksaan dan pengecekan mulai turun ke lapangan pada Senin (19/2). Diakuinya, Sawahlunto menjadi kabupaten/ kota pertama di Sumbar yang menyerahkan LKPD 2017 ke BPK. Untuk Indonesia , Sawahlunto keempat paling cepat menyerahkan LKPD 2017.
“Tiga daerah yang sudah menyerahkan LKPD 2017 itu adalah, Musi Banyuasin, Kota Palembang, Pare-Pare dan Sawahlunto. Usai LKPD 2017 Sawahlunto ini kita terima, kita akan mulai melakukan pemeriksaan pada Senin mendatang,” katanya.
Indria mengharapkan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat pemeriksaan dapat kooperatif. Artinya, ada komunikasi yang baik setiap OPD dengan tim pemeriksa BPK nantinya.
Buyung Lapau, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sawahlunto mengatakan, Pemko Sawahlunto bisa lebih awal menyerahkan LKPD nya pada BPK Sumbar, karena sudah melakukan sistem rekonsiliasi setiap bulan terhadap pendapatan, belanja dan aset daerah. Sehingga, pelaporan pertanggungjawaban keuangan, semakin mudah disusun. “Sistem rekonsiliasi sejak Januari 2017 hingga November 2017, sudah bisa disusun di Desember. Sedangkan laporan Desember 2017, sudah bisa dirampungkan di Januari 2018. Sehingga di Februari 2018,ini LKPD sudah bisa diserahkan ke BPK,” katanya.
Dalam penyerahan LKPD Pemko Sawahlunto itu, hadir Sekretaris Kota Rovanly Abdams, Kepala BPKAD Buyung Lapau dan Kepala Inspektorat Jusmanidar.
