Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPRD Kota Padang ke sejumlah tempat di Indonesia dan luar negeri diharapkan membawa sesuatu yang positif bagi pembangunan di Kota Padang.
Terutama, menyangkut soal pembentukan peraturan daerah (perda) karena selama kunker itu, tentunya anggota dewan telah menggunakan APBD Kota Padang.
“Untuk tahun 2018 perjalanan dinas anggota dewan dialokasikan sekitar Rp17 miliar lebih, termasuk di dalamnya perjalanan keluar negeri Rp500 juta,”ujar Sekwan DPRD Kota Padang Syahrul, Rabu (28/2).
Setiap perjalanan Dinas, per dewan menerima sekitar Rp7 juta-Rp10 juta, tergantung jauh dekat tujuan. Perjalanan dinasnya untuk tiga kali masa sidang (Januari-April), (Mei-Agustus) dan (September-Desember).
Di antaranya, Badan Anggaran (Banggar) 12 kali , Bimtek 18 kali, Badan Kehormatan (BK) 9 kali, Badan Musyawarah(Bamus) 9 kali, Baperda 9 kali.
“Sedangkan perjalanan dinas Komisi dan Pansus tidak bisa dipastikan berapa kali dalam setahun, karena tergantung agenda dan perda yang masuk. Termasuk perjalanan dinas ke luar negeri, jika ada undangan barulah anggota dewan bisa pergi.
Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengatakan, besarnya anggaran yang dikeluarkan sudah di tetapkan sebelumnya. Namun, untuk manfaat dalam kegiatan kunker tersebut tetap harus diperhatikan.
“Saya tidak melihat dari segi anggaran, karena anggaran itu memang sudah diketuk palu. Namun mudah-mudahan saja, peran dan fungsi lembaga dewan, baik dari ketersediaan anggaran bisa semakin optimal, sebab kalau melihat besar kecil anggaran itu juga relatif,” ujarnya.
Dirinya berharap, DPRD dengan kunker tersebut dapat menelurkan sejumlah inisiasi dalam pemuatan rancangan peraturan daerah (raperda) ke depannya. “Semoga banyak inisiasi dari dewan dalam raperda nanti,” ujarnya.
Ia mengatakan, kunker DPRD yang telah dilaksanakan tidak lain untuk melakukan perbandingan dengan daerah lain.
Selain itu, kunker juga bertujuan untuk menggali informasi dari daerah lain yang sudah ditetapkannya untuk dijadikan bahan studi banding.
“Kunker itu jelas penting, karena setiap kunker pasti ada nilai yang akan dipetik,” terangnya.
Pengamat Politik Damsar menilai, pemilihan daerah tujuan kunjungan kerja berlangsung fokus, sehingga pengeluaran biaya dari APBD proporsional dengan hasil.
“Kunker (kunjungan kerja) yang dilakukan aggota DPRD bernilai baik, jika memang kegiatan itu dapat menghasilkan model yang baik, yang kemudian dapat diterapkan di daerah,” katanya.
Yang menjadi persoalan saat ini, kunjungan tersebut kebanyakan tidak menghasilkan apa-apa. Kinerja dengan kunker seimbang. Kadang-kadang ini persoalan dihadapi oleh politisi. Satu sisi diperlukan menambah wawasan dan mengambil perbandingan. Mestinya ada dampak untuk daerah. Kalau tidak sesuai dengan amanat rakyat,”ungkapnya.
