Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat
Selasa, tanggal 13 Oktober 2015, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat yaitu Betty Ratna Nuraeny kepada Eldy Mustafa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu Betty Ratna Nuraeny akan menduduki jabatan barunya sebagai Inspektur Penegak Integritas pada Inspektorat Utama BPK RI. Acara Serah Terima...
Penyerahan LHP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Dengan Opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan
Padang, pada tanggal 11 Juni 2013 BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 yang diserahkan langsung oleh Kepala Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dr. Heru Kreshna Reza kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Ir.Yultekhnil, MM dan Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. Irwan Prayitno di kantor...
Proyek Jalan Pulau Mainan Rp3,45 Miliar di Dharmasraya Bermasalah, BPK Ungkap Kerugian Negara
Sumbarkita — Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar)
menemukan adanya kekurangan volume dan
ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan belanja
modal jalan, jaringan dan irigasi, serta denda
keterlambatan dalam pelaksanaan belanja
hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Dharmasraya pada tahun anggaran 2024.
Temuan tersebut tercantum dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor
31.A/LHP/XVIIL.PDG/05/2025 tertanggal 20
Mei 2025. Dokumen Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) BPK tentang proyek jalan
dan irigasi di Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR)...
DPRD Dharmasraya Siap Dorong Temuan BPK Rp6 Miliar ke Ranah Hukum
Sumbarkita — Ketua DPRD Dharmasraya, Jemi Hendra, mengultimatum pihak terkait agar segera menindaklaniuti Laparan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Permeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar. Jika tidak ada penyelesaian DPRD akan mendorong temuan tersebut ke ranah hukum.
Hal ini disampaikan Jemi usai rapat paripurna di Gedung DPRD Dharmasaya, Senin (28/7). Dalam LHP BPK atas Lagoran Keuangan Pemerintah Dacrah (LKPD) Kabupaten Dharmasraya tahun...
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM ALOKASIKAN RP12,99 MILIAR DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI, PRIORITASKAN KETAHANAN PANGAN
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengumumkan alokasi Dana Desa untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,99 miliar pada 2025. Bantuan ini akan disalurkan kepada 3.609 keluarga penerima manfaat di 92 nagari (desa) di Kabupaten Agam.
Selengkapnya Catber_Dana Desa Agam
DEFISIT ANGGARAN, PEMBAYARAN KEGIATAN DI PASAMAN BARAT DITUNDA HINGGA 2025
SIMPANG EMPAT – Puluhan miliar anggaran kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dilaporkan tidak dibayarkan hingga akhir tahun 2024. Penundaan ini melibatkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).
Selengkapnya Catber_Defisit Anggaran Pasaman 2025
TUNJANGAN HARI RAYA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PASAMAN RP27 MILIAR, PENCAIRAN MENUNGGU TRANSFER ANGGARAN DARI PUSAT
jpnn.com - LUBUK SIKAPING - Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, menyatakan total Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah itu mencapai Rp27 miliar.
Selengkapnya Catber_THR Bagi ASN 2025
PEMERINTAH KOTA PADANG SIAP DUKUNG PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SUMATERA BARAT
KBRN dan PADEK JAWA POS, Padang - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Barat (Sumbar) memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Tahun 2024. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 27 hari, mulai 3 Februari hingga 5 Maret 2025.
Selengkapnya Catber_Pemko Padang Siap Dukung Pemeriksaan BPK Sumbar
BPK RI Perwakilan Sumbar Audit BWSS V Padang, Masyarakat Harap Tabir KKN Terungkap
Padang, KabarDaerah.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) kembali hadir untuk melakukan audit terhadap Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) Padang. Kedatangan ini kembali menyita perhatian publik, terutama ditengah isu dugaan praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang membayangi institusi tersebut.
Langkah audit BPK RI Perwakilan Sumbar kali ini diduga terkait dengan sejumlah peristiwa...
Membedah Peran Ilmu Aktuaria dalam Penjaminan Kredit Daerah: Sinergi BPK dan Akademisi untuk Pemeriksaan yang Lebih Akurat
Padang, Kamis (10 Juli 2025) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Workshop Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang secara khusus membahas topik “Implementasi Aktuaria dalam Penjaminan Kredit pada Lembaga Penjamin Kredit Daerah”. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, tatap muka di Auditorium Gedung A, Lantai 4 Kantor BPK Sumbar dan daring melalui Zoom, dengan partisipasi aktif sebanyak...
Sinergi Pemko Padang dan BPK Sumbar: Tantangan Regulasi dalam Peningkatan Kualitas ASN
Padang, Kamis (3 Juli 2025) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan resmi dari Pemerintah Kota Padang pada Kamis, 3 Juli 2025. Rombongan yang dipimpin oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, turut didampingi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Raju Minropa, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Yosefriawan, pegawai dari Inspektorat, serta pejabat...
Konsultasi DPRD Kota Solok ke BPK Sumbar Terkait Kebijakan Tunjangan Transportasi dan Komunikasi
Padang, Kamis (3 Juli 2025) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok melakukan kunjungan resmi ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Hari Kamis, 3 Juli 2025. Bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung A Kantor BPK Sumbar, Rombongan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, dan diterima secara langsung oleh Kepala...
DPRD Provinsi Kunjungi BPK terkait Tindak Lanjut
Padang, Rabu (2 Juli 2025) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat pada Rabu, 2 Juli 2025. Rombongan yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan, Drs. Malfrizon, disambut di Ruang Balai Basuo, Gedung A Kantor BPK Perwakilan Sumbar, oleh Kepala Bidang Pemeriksaan Sumbar II,...
Pemkab Kepulauan Mentawai Konsultasi ke BPK terkait Tindak Lanjut
Padang, Selasa (1 Juli 2025)-BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Hari Selasa tanggal 1 Juli 2025. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai, Serieli bertempat di Ruang Balai Basuo Gedung A, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, rombongan tersebut diterima oleh Kepala Bidang Pemeriksaan Sumbar I, Nelson Humiras Halomoan Siregar didampingi Pejabat...
BPK Sumbar Laksanakan Audiensi dengan Relawan Prabowo
Padang, Selasa (1 Juli 2025)-BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menerima audiensi dengan Relawan Prabowo (Repro) pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025. Rombongan tersebut dipimpin oleh Roni, Ketua Relawan Prabowo DPW Sumbar. Bertempat di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung B, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, rombongan tersebut diterima oleh Kepala Sekretariat BPK Sumbar, Kurniawan Oetama didampingi Pejabat Sruktural...
Silaturahmi dan Konsultasi Pimpinan DPRD Padang Pariaman ke BPK Sumbar
Padang, Kamis (26 Juni 2025)- BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan silaturahmi dan konsultasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman pada Hari Kamis tanggal 26 Juni 2025. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Aprinaldi. Rombongan DPRD diterima langsung oleh Pemeriksa Madya BPK Sumbar, Ibu Tri Estiningsih, didampingi oleh Tim Pemeriksa LKPD...
BPK Temukan Rp89 Juta Kelebihan Pembayaran Uang Dinas LN di Biro Adpim Setprov Sumbar
PADANG — Perjalanan dinas ke luar negeri (LN) seolah menghipnotis siapa saja, tak terkecuali pejabat di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Biro Adpim Setprov Sumbar). Sebanyak 32 orang diberi kesempatan melakukan perjalanan dinas dengan tujuan lima negara, yakni Arab Saudi, Belanda, China, Korea Selatan dan Malaysia. Kegiatan tersebut menghabiskan anggaran yang tak sedikit, totalnya sebesar Rp1,627...
BPK Temukan Pemborosan 2,2 M Uang Negara di DPRD Pesisir Selatan, Mulai Tunjangan hingga Perjalanan Dinas
PESSEL, SUMBAR -- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat (BPK Sumbar) mengungkapkan dua temuan signifikan terkait pemborosan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) Tahun Anggaran 2024 dengan total kerugian negara mencapai Rp2,2 miliar.
Temuan tersebut melibatkan kelebihan pembayaran tunjangan dan belanja operasional anggota DPRD, serta pemborosan dalam belanja perjalanan dinas, yang juga melibatkan unsur DPRD.
Dalam audit keuangan...
BPK Sumbar Gelar Pembahasan TLRHP Tahap II: Perkuat Akuntabilitas 11 Pemda melalui SIPTL
Padang, Selasa (24 Juni 2025) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I Tahun 2025 Tahap II terhadap sebelas entitas pemerintah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Juni 2025.
Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester...
Perjalanan Dinas Wakil Rakyat Sumbar ke 8 Negara jadi Temuan BPK
PADANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar selama tahun 2024. Total anggaran yang telah direalisasikan untuk 9 (sembilan) kegiatan di delapan negara mencapai lebih dari Rp4,1 miliar.
Namun dalam hasil audit, BPK mencatat bahwa pelaksanaan perjalanan tersebut tidak sepenuhnya sesuai...
BPK Temukan Rp1,1 Miliar Kelebihan Pembayaran Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Padang di 2024
PADANG -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menemukan indikasi pemborosan dan ketidaksesuaian pengelolaan anggaran perjalanan dinas dan bimbingan teknis (bimtek) di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Padang. Temuan tersebut mencuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024, dengan total kelebihan pembayaran mencapai Rp1,1 miliar atau persisnya sebesar Rp1.186.886.400.
Anggaran yang seharusnya dikelola...
