Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mewujudkan good governance dan clean governance, penerapan akuntabilitas dan transparansi membuahkan hasil positif dan mengembirakan. Hasil penilaian kinerja pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpar-RB) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, Kemenpar-RB memberikan Prediket “B” atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pemkab Tanah Datar.
Piagam ini diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Asman Abnur kepada Pemkab yang diterima Wakil Bupati Zuldafri Darma pada acara di Batam (25/1). Wabup Zuldafri usai menerima piagam mengatakan, hasil yang diraih merupakan hasil komitmen bersama pemimpin hingga OPD yang memiliki program/ kegiatan agar memenuhi prinsip Money Follow Program sesuai arahan Presiden RI dan Menpan-RB.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di bawah kepemimpinan Irdinansyah Tarmizi dan Zuldafri Darma mempunyai komitmen agar pengelolaan keuangan daerah yang baik sejalan dengan manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Di bidang pengelolaan keuangan daerah, kita sudah memperoleh prediket WTP, selama 6 kali dimana 5 kali diraih secara berturut-turut,” tutur Zuldafri.
Pemerintah daerah menyadari, lanjutnya, akuntabilitas bukan terbatas hanya pada pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga pertanggungjawaban non-keuangan, berupa hasil kinerja berupa output bahkan outcome atau benefit yang dicapai dari pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.
Menurut Wabup lagi, Tanah Datar terus berbenah. Jika pada tahun lalu kita masih meraih prediket “CC” (cukup), Alhamdulillah tahun ini naik peringkat menjadi “B” (baik sekali) bahkan tidak mustahil menjadi “A”, ujarnya.
Zuldafri mengingatkan aparat terkait agar tidak berpuas diri atas hasil yang diraih. “ Ke depan, upaya-upaya peningkatan kinerja terus digenjot, melalui perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang sesuai prosedur dan monitoring serta evaluasi yang berkala”, harap Zuldafri yang didampingi Asisten Ekobang Helfi Rahmi Harun, Inspektur Alti Suandi dan Kepala Beperlitbang Alfian Jamrah.
Kabag Organisai Pemkab Tanah Datar Adriyanti Rustam sebagai leading sektor penyusunan dokumen AKIP, menambahkan, Tanah Datar naik peringkat meraih prediket “B” dengan nilai 61,09, sedangkan tahun 2016, prediket “CC” dengan nilai 55,23.”Adapun komponen yang dinilai, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja,” ulas Adriyanti.
Menurut Adriyanti, prediket “B” yang diraih bisa dikatakan akumulasi upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas di OPD-OPD, diantaranya perencanaan yang semakin baik, ini dibuktikan dengan terpilihnya Tanah Datar termasuk 15 besar terbaik nasional dokumen perencanaan terbaik.
Begitu juga di bidang pelayanan publik, salah satu yang terbaik di Sumatera Barat dengan masuknya Tanah Datar sebagai kategori kepatuhan tinggi atas pelayanan publik oleh Ombudsman RI dan juga penghargaan Top 99 dari 3.054 inovasi se Indonesia dalam bidang inovasi pelayanan publik yakni inovasi jemput bola Dinas Dukcapil.
Sementara di bidang pengawasan juga terus dibenahi, APIP Tanah Datar telah mampu mencapai level 3 dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan satu-satunya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. APIP didefinisikan sebagai seluruh proses audit, review, evaluasi dan kegiatan pengawasan. Tugas pengawasan dilakukan APIP dalam rangka melakukan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien.
Pada acara yang diikuti juga diluncurkan e-SAKIP review yang akan memudahkan pendampingan dan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah secara interaktif dan penyampaian laporan secara online.(***)
