JAKARTA – SINGGALANG
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap masih ada Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp 459,5 triliun. Awalnya SAL 2023 mencapai Rp 478,9 triliun.
“Terdapat penggunaan SAL sebagai sumber pendanaan APBN TA 2023 Rp 35,0 triliun. Sesudah memperhatikan SiLPA dan penyesuaian SAL, maka SAL akhir 2023 menjadi Rp 459,5 triliun,” kata dis dalam rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidang V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/7).
Sri Mulyani menjelaskan SAL tersebut menjadi instrumen sangat penting dalam pengelolaan APBN sebagai bantalan pengaman yang efektif di dalam melindungi APBN itu sendiri mapun melindungi perekonomian.
“Serta masyarakat terutama di tengah kondisi dunia yang penuh guncangan, tekanan, dan ketidakpastian dan juga apa yang sekarang terus terjadi dalam geopolitik tahun 2024,” jelas dia.
Untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercatat Rp 19,4 triliun. Sri Mulyani menyebutkan SiLPA ini menurun signifikan jika dibanding dengan SiLPA 2022 yang mencapai Rp 130,6 triliun.
Penurunan SiLPA menunjukkan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR agar pelaksanaan APBN menjadi lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan besaran SiLPA yang minimal,” jelas dia.
Angka SiLPA tersebut merupakan hasil dari defisit dan realisasi pembiayaan. Adapun realisasi pembiayanan 2023 Rp 356,7 triliun atau 74,32% dari rencana APBN sebesar Rp 479,9 triliun. Sri Mulyani menyebut realisasi pembiayaan ini menurunkan Rp 234,3 triliun atau 39,65% dibandingkan dengan realisasi pembiayaan 2022.
“Yang berhasil karena disebabkan karena terjadinya penurunan defisit dan pembiayaan yang sangat signifikan hal ini memperkuat posisi APBN, dan nilai Surat Berharga Negara, sehingga SBN yield suku bunga dapat ditekan dan spread terhadap suku bunga Amerika Serikat dapat diminimalkan, hal ini terjadi di tengah lonjakan suku bunga global yang luar biasa high for longer,” jelasnya dikutip detikcom.
Sri Mulyani juga melaporkan posisi keuangan pemerintah dalam neraca per 31 Desember 2023 yang terdiri dari aset Rp 13.072,8 triliun, kewajiban Rp 9.536,7 triliun, dan posisi ekuitas negara Rp 3.536,1 triliun.
“Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset merupakan pertama kalinya terjadi sejak pelaporan keuangan berbasis akrual diterapkan. Hal ini tidak terlepas dari baiknya kinerja penerimaan yang diikuti dengan belanja pemerintah yang juga semakin berkualitas,” pungkasnya.
Aset Negara Rp 13.000 T
Lebih jauh Menteri Sri Mulyani mengungkap posisi keuangan pemerintah dalam neraca per 31 Desember 2023. Dalam laporan tersebut aset negara tercatat mencapai Rp 13.072,8 triliun.
Selain itu juga ada kewajiban Rp 9.536,7 triliun, dan posisi ekuitas negara Rp 3.536,1 triliun. Sri Mulyani menyebut, kenaikan ekuitas 2023 tanpa revaluasi aset merupakan pertama kalinya terjadi sejak pelaporan keuangan yang diterapkan.
“Hal ini tidak terlepas dari baiknya kinerja penerimaan yang diikuti dengan belanja pemerintah yang juga semakin berkualitas,” kata dia.
Kemudian dikemukakan juga laporan realisasi APBN TA 2023 yang terjadi dari realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.783,9 triliun atau 105,56% dari target. Pertumbuhan pendapatan negara itu 5,62% dari 2022.
Penerimaan perpajakan Rp 2.154,2 triliun atau 101,69% target, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 612,5 triliun atau terealisasi 118,75% target dan penerimaan hibah Rp 17,2 triliun.
Lebih lanjut, Realisasi Belanja Negara pada 2023 mencapai Rp 3.121,2 triliun atau 100,13% dari pagu APBN tahun anggaran 2023.
Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp 2.239,8 triliun. Realisasi Belanja Negara tersebut disebut Rp 24,9 triliun atau 0,81% dibandingkan dengan 2022. (*)
Selengkapnya unduh disini
