Padang-Haluan
Anggota DPRD Sumbar Komi Chaniago menyampaikan kritik atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov dalam merealisasikan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Disebut Komi anggaran pokir anggota DPRD Sumbar banyak yang tak terealiisasi maksimal, bahkan ada pokir yang hilang di jalan.
Untuk pokir yang hilang, Komi mengaku hal ini ia alami sendiri. Sekitar Rp1 miliar pokir miliknya yang mesti direalisasikan untuk kebutuhan masyarakat Padang Pariaman sebagai daerah pemilihannya (Dapil) tiba-tiba tidak ada lagi.
“Saya mengusulkan pokir untuk pembelian komputer Rp600 juta untuk salah satu SMA, serta pembuatan pagar Rp400, itu hilang tanpa ada sedikitpun pemberitahuan,” ujar Komi, Selasa (6/3).
Kalau pokir yang diusulkan dewan akan dialihkan untuk kebutuhan lain, menurut Komi, Bappeda harusnya menyampaikan pada dewan bersangkutan. Bukannya tiba-tiba hilang begitu saja. Sebab anggaran pokir ini telah disepakati saat pembahasan APBD yang dilakukan tahun lalu.
Komi menambahkan, pokir yang diusulkan anggota DPRD seharusnya diakomodir oleh OPD Pemprov karena ini dibolehkan dan sudah diatur dalam Permendagri.
“Yang namanya pokir pasti kebutuhan mendesak rakyat yang ditangkap dewan ketika menjaring aspirasi di tengah masyarakat. Seharusnya pihak eksekutif memberi peluang itu terealisasi,“ ucapnya.
Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PDIP, PKB, dan PBB ini mengatakan ,pokir diajukan dewan menandakan para wakil rakyat memang bekerja melihat kebutuhan masyarakat di daerah.
“Dewan dipilih pedapil karena tidak mungkin gubernur bisa melihat seluruh daerah. Itulah sebabnya diadakan wakil rakyat untuk menyambung aspirasi rakyat, tapi kalau aspirasi itu yang dihilangkan sama halnya pembunuhan karakter terhadap dewan bersangkutan,” pungkasnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Sumbar dari Dapil I Kota Padang , Afrizal juga menuturkan terkait pokir ini, di Kota Padang DPRD Sumbar mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar. Ini berasal pokir 10 anggota DPRD Sumbar Dapil Kota Padang. Namun, dari semua anggaran itu masih banyak dana yang belum terealisasi.
Anggota DPRD Sumbar dari Dapil Kota Padang yang lain, Apris menyebut salah satu bukti tak terealisasi maksimalnya dana pokok pikiran anggota DPRD Sumbar adalah, ia mengaku pernah mengucurkan anggaran untuk membedah sebanyak 22 rumah. Namun, setelah ia cek di lapangan si penerima bedah rumah mengaku petugas hanya membelikan bahan bangunan beserta memberikan upah, setelah itu ,petugas tidak pernah datang lagi.
