Padang – Jumat, 14 Desember 2018, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Pemut Aryo Wibowo menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Gedung Kanwil DJPBN Padang.
Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan Dirjen Perbendaharaan, Ade Rohman. Ade Rohman mengucapkan selamat datang kepada rombongan DPR RI dan para pemateri dari Kementerian Keuangan, BPK dan BPKP. 7 Orang anggota DPR RI yang hadir adalah tim Ir Mawan Cik Asan, MM (sebagai ketua tim), Erik Adtrada Ritonga, dr. Anarulita Muchtar, H. Refrizal, H. Jon Erizal, SE., MBA, Drs. H. Syaiful Rasyid, MM dan, H. Muhammad Nur Purnamasidi dari Komisi XI (Anggota DPR RI) ini terdiri dari berbagai fraksi antara lain Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PKS, Partai Nasdem dan Partai Hanura.
Selanjutnya, Mawan Cik Asan menyampaikan bahwa kunjungan ini dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019. Kunjungan ke Provinsi Sumatera Barat ini dilakukan secara serentak oleh Komisi XI DPR RI dan 2 Provinsi lainnya. “Pagi ini ada tiga tim yang sama-sama berangkat ke Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Bali” ujar Mawan Cik Asan.
Dalam kunjungan ini, Kementerian Keuangan, BPK dan BPKP menyampaikan pemaparan di bidang keuangan. Penyampaian pertama oleh Kementrian Keuangan, Ade Rohman menyampaikan pagu anggaran dan realisasi di Provinsi Sumatera Barat serta target dan realisasi penerimaan pajak, serta faktor-faktor yang memperlancar dan menghambat penyerapan anggaran.
Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, menyampaikan Temuan pemeriksaan dan tindak lanjutnya dan pengawasan Dana Desa. Kepala Perwakilan juga menyampaikan masukan terkait peran DPR RI dalam mendorong percepatan penyelesaian TLHP, temuan pemeriksaan yang berulang dan kejelasan aturan terkait Dana Desa. “Peraturan terkait pelaksanaan, perencanaan dan penatausahaan Dana Desa itu banyak sekali, namun terkait pembinaan dan pengawasan relatif sedikit sekali” jelas Aryo.
Selanjutnya, Kepala Perwakilan BPKP, Danny Amanda menyampaikan pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh BPKP dan Bimbingan Teknis LKPD dalam persiapan Pemeriksaanm Laporan Keuangan. Setelah semua pemaparan selesai, masing2 anggota DPR yang hadir mengajukan pertanyaan yang dilanjutkan dengan diskusi. Diskusi hangat seputar pemeriksaan dan peran BPK dan BPKP dalam pengawasan keuangan di Provinsi Sumatera Barat salah satunya fokus pada pengelolaan Dana Desa menjadi topik utama diskusi.
