Padang, KabarDaerah.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) kembali hadir untuk melakukan audit terhadap Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) Padang. Kedatangan ini kembali menyita perhatian publik, terutama ditengah isu dugaan praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang membayangi institusi tersebut.
Langkah audit BPK RI Perwakilan Sumbar kali ini diduga terkait dengan sejumlah peristiwa yang mencuat belakangan ini, termasuk penangkapan 4 (empat) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung. Para ASN tersebut diduga terlibat kasus korupsi senilai Rp30 miliar, yang memicu kekhawatiran terhadap pengelolaan keuangan di instansi vertikal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
BPK RI Perwakilan Sumbar disebut akan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran BWSS V Padang sejak tahun 2021 hingga 2024. Audit ini diharapkan mampu mengungkap kemungkinan penyimpangan dalam proyek-proyek strategis di Sumbar yang selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat dan media.
Ini bukan pertama kalinya BPK RI memeriksa BWSS V Padang. Pada tahun 2016, lembaga tersebut juga pernah melakukan audit terhadap instansi yang berlokasi di Kota Padang ini. Kembali digelarnya audit menimbulkan pertanyaan besar, apakah ada indikasi penyimpangan yang belum pernah terungkap secara tuntas?
Selama ini, BWSS V Padang sering disorot karena dugaan praktik tidak transparan, termasuk penunjukan kontraktor secara nepotistik, pelaksanaan proyek yang diduga sarat kolusi dan korupsi, hingga adanya Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif.
Langkah BPK RI melakukan audit menyeluruh kali ini dianggap sebagai bentuk keseriusan negara dalam memperbaiki tata kelola dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik. Terlebih, audit ini dilakukan dalam konteks meningkatnya pengawasan terhadap instansi vertikal dibawah Kementerian PUPR.
Seorang aktivis antikorupsi di Kota Padang yang enggan disebutkan namanya menyambut baik langkah tersebut.
“Diharapkan audit ini dapat membuka tabir gelap yang menyelimuti BWSS V. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya, Senin (28/07/25).
Ia juga menegaskan, bahwa tantangan terbesar saat ini adalah keberanian aparat hukum dan lembaga pengawas untuk mengungkap dugaan praktik korupsi dan nepotisme yang mungkin telah berlangsung bertahun-tahun.
“Jika terbukti bersalah, aparat penegak hukum harus bertindak tegas untuk memastikan hal ini tidak terulang kembali,” tegasnya.
Presiden RI., Prabowo Subianto melalui program Asta Cita telah menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi diseluruh lini pemerintahan. Kebijakan ini diharapkan membawa perubahan nyata menuju pemerintahan yang bersih dan transparan.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala BWSS V Padang., Naryo Widodo belum memberikan tanggapan resmi terkait audit tersebut. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon juga belum mendapat respon.
Masyarakat kini menantikan hasil audit BPK RI Perwakilan Sumbar yang diharapkan dapat mengungkap kebenaran serta memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara. (**)
selengkapnya unduh disini
