Padang- Rabu, tanggal 4 November 2015 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Menyerahkan LHP Pemeriksaan Kinerja Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual. Adapun pemerintah daerah yang menjadi sampling dalam pemeriksaan kinerja ini adalah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Penyerahan LHP secara langsung dihadiri oleh para Ketua DPRD dan Kepala Daerah dari masing-masing pemerintah daerah tersebut. Penyerahan LHP secara langsung diberikan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, Eldy Mustafa.
Tujuan pemeriksaan kinerja akrual ini adalah untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sampai dengan Triwulan III 2015.
Pemeriksaan diarahkan pada tiga aspek yaitu:
- Komitmen, regulasi dan kebijakan;
- Pengelolaan SDM Pengelola Keuangan, Aset, dan TI, serta Tim Reviu LK;
- Pengelolaan Teknologi Informasi.
Setelah selesai acara penyerahan LHP, acara dilanjutkan dengan pemaparan hasil pemeriksaan kinerja dan efektifitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi SAP berbasis akrual dengan pembicara yaitu Kepala Sub Auditorat Sumbar I, Indria Syzinia. Acara ini tidak hanya dihadiri oleh empat pemerintah daerah yang menerima LHP Pemeriksaan Kinerja tetapi juga oleh 16 pemerintah daerah kab/kota lainnya se-Provinsi Sumatera Barat. Acara berlangsung tertib dan mendapatkan feedback dari para peserta pada sesi tanya jawab. Dalam pemaparannya, Indria Syzinia menyebutkan bahwa implementasi SAP berbasis akrual harus didukung dengan regulasi dan kebijakan, jumlah dan kompetensi sumber daya pengelola keuangan yang memadai dan aplikasi teknologi yang sesuai dengan standar akuntansi. Ketiga aspek tersebut harus dilandasi dengan komitmen dari pimpinan entitas pelaporan, sehingga implementasi SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
Dari keempat pemerintah daerah yang dilakukan pemeriksaan kinerja ini menunjukkan hasil yang baik yaitu pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan. Kedua pemerintah daerah ini sudah sedikit efektif mengimplementasikan SAP berbasis akrual. Sedangkan pada pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman belum efektif dalam menyajikan dan mengimplementasikan SAP berbasis akrual.
