Padang, (21/11) – Berkomitmen untuk terus meningkatkan komunikasi yang efektif dan edukatif, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (BPK Sumbar) kembali bekerjasama dengan Sahabat BPK dan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM KM Unand) mengadakan webinar dengan tema “Peran BPK dalam Mengawal Keuangan Negara di Masa Krisis Covid-19”.
Webinar terbuka untuk umum dengan moderator Dian Yuni Anggraeni dosen Fakultas Ekonomi Unand dan pembicara adalah Kepala Subauditorat Sumbar II Zayat Ramdiansyah.
Dalam paparannya, Zayat menjelaskan bahwa dimasa pandemic ini BPK tetap melaksanakan mandat dari Undang-undang yaitu melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara.
Kondisi pandemic saat ini mengharuskan BPK untuk melakukan beberapa prosedur alternatif sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi pandemic. “untuk dapat terus mengawal keuangan negara, BPK harus mampu beradaptasi terhadap perubahan. Apalagi dengan kondisi pandemic seperti ini, kemungkinan untuk melakukan tatap muka saat pemeriksaan sangat kecil sehingga perlu prosedur alternatif agar pemeriksaan tetap berjalan dan tetap sesuai dengan standar mutu.” kata Zayat.
Zayat juga memaparkan dengan adanya pandemic covid-19 ini terdapat beberapa perubahan kebijakan dan tata kelola yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Pemda diharuskan untuk merelokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan dampak social dari pandemic ini.
“Agar dana yang dianggarkan untuk penanganan pandemic ini tepat sasaran dan terhindar dari kecurangan. BPK melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran penanganan pandemic Covid-19,” Lanjut Zayat.
Setelah paparan, moderator kemudian melanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Peserta webinar antusias untuk bertanya kepada narasumber. Diskusi Tanya jawab menjadi tambah menarik karena adanya doorprize yang telah disediakan oleh panitia. Kedepannya kegiatan sinergi seperti ini bias terus dilakukan agar masyarakat dapat terus menambah informasi maupun wawasan tentang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara/ daerah.
