Jakarta-Singgalang
Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengungkap 4.094 kasus keuangan dari 5.480 permasalahan yang diperiksa dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019. Rinciannya 2.784 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan anggaran sebesar Rp1,35 triliun.
Kemudian, terdapat 971 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 1.725 permasalahan ketidakpatuhan anggaran sebesar Rp6,25 triliun.
“IHPS II Tahun 2019 ini merupakan ikhtisar dari 488 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK padapemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 1 laporan keuangan, 267 hasil pemeriksaan kinerja, dan 220 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT),” ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna, dalam keterangan resminya, Selasa (5/5).
Selain itu, BPK juga mencatat adanya kasus ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp449,45 miliar. Laporan IHPS II tahun 2019 ini telah disampaikan Agung kepada Ketua DPR kemarin dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta. Ikhtisar ini memuat ringkasan hasil pemeriksaan BPK dalam periode 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
“Pemeriksaan kinerja tematik yang dilakukan pada semester II tahun 2019 adalah pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia, peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013, serta pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar,” jelas Agung dilansir dari detikcom. (108)
