Padang Ekspres-Payakumbuh
Membaca rancangan akhir RPJMD Payakumbuh 2017-2022 sungguh menarik meski rancangan itu cukup panjang (tebal) sepanjang proses pembahasan dari awal tapi ada poin-poin penting yang rancak untuk disimak. Terutama poin yang tertuang pada Bab 1 sampai bab 4.
Dalam Bab 1 sampai Bab 4 rancangan akhir RPJMD Payakumbuh 2017, tergambar jelas proyeksi pendapatan daerah untuk lima tahun mendatang dimana setiap tahun Pemko Payakumbuh menargetkan penambahan pendapatan daerah.
Untuk 2017, pendapatan daerah diproyeksi Rp732,63 miliar. Lalu pada 2018 ditargetkan sebesar Rp750,02 miliar. Kemudian 2019 dan 2020 ditargetkan naik menjadi Rp827,13 miliar dan Rp914,84 miliar sedangkan 2021 dan 2022 pendapatan daerah Payakumbuh diproyeksi tembus Rp1,01 triliun dan Rp1,13 triliun.
Target pendapatan daerah Payakumbuh menembus Rp1,13 triliun dalam lima tahun, memang terbilang cukup ambisius. Namun, jika melihat target dan realisasi Payakumbuh 2012-2016 yang tersaji dalam rancangan akhir RPJMD 2017-2022, hal itu sesungguhnya bukanlah fatamorgana.
Pada 2012, target pendapatan daerah Payakumbuh baru berada pada posisi Rp472,3 miliar dan terealisasi Rp476,1 miliar (100,79 pesen). Kemudian 2013 target pendapatan daerah Rp540,84 miliar, terealisasi Rp542,60 miliar (100,33 persen). Lalu pada 2014 target Rp603,58 miliar, terealisasi, Rp603,64 miliar (100,01 persen ).
Sedangkan 2015, target pendapatan daerah Rp686,01 miliar, terealisasi Rp703,92 miliar. Sementara 2016, memang agak sedikit meleset. Ditargetkan menembus Rp721,53 miliar, pendapatan daerah hanya terealisasi Rp717,63 miliar (99,46 persen). Tapi di 2017 target yang sama diperkirakan kembali naik.
Atas kondisi pendapatan daerah yang bisa direalisasi di atas target selama lima tahun terakhir (kecuali 2016), Pemko Payakumbuh optimistis target pendapatan daerah menembus Rp1,13 Triliun, tercapai pada 2022. Untuk itu menurut kepala Bapeda Rida Ananda, dalam rancangan akhir RPJMD sudah dibuat 9 strategi meningkatkan volume pendapatan daerah.
Strategi pertama, menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sesuai kewenangan daerah, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Kedua, peningkatan data akurasi potensi pajak. Ketiga, peningkatan kualitas SDM. Keempat, peningkatan koordinasi dan pengawasan internal-eksternal pemungutan pendapatan daerah.
Kelima, peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pendapatan daerah. Keenam , peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan akses informasi yang akurat pada masyarakat. Ketujuh, sosialisasi secara kontiniu.kedelapan peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Kesembilan, pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
Diluar sembilan strtegi itu, menurut walikota Payakumbuh Riza Falepi, untuk pembangunan lima tahun kedepan perlu membangun fondasi sustainable development.
Dalam hal ini, Payakumbuh membentuk BUMD baru yang memungkinkan terjadinya kerja sama investasi pada banyak bidang usaha.
“Sehingga akan menjadi trigger point untuk penumbuhan skala usaha bagi ekonomi masyarakat. Pada gilirannya akan membalik struktur APBD, yang sebelumnya proporsi dana transfer lebih besar dari PAD, menjadi PAD lebih besar daripada dana transferdari penerima pusat,” kata Riza Falepi, saat berbicara dalam pembukaan Musrenbang RPJMD 2017 Desember lalu.
Selain perlu membangun fondasi sustainable development, menurut Riza, Payakumbuh juga perlu membangun daya saing daerah. Daya saing yang dapat diharapkan dapat mewujudkan kemakmuran berkelanjutan di Payakumbuh ke depan.
“Pada dasarnya, konsep ini merupakan akumulasi dari resultante berbagai potensi daerah yang difokuskan menjadi prioritas daerah yang diturunkan dalam bentuk pola dan aturan aturan di bawahnya,”kata Riza Falepi.
Bekas senator Sumbar itu juga mengajak semua elemen untuk berfikir serius. “Sudah saatnya kita berfikir serius, terukur untuk mewujudkan kemakmuran bagi kota yang kita cintai ini. Kita kurangi ego sektoral ataupun politis yang berakibat zero sum game,” pinta Riza Falepi.
Diakui Riza, pada tahap awal, RPJMD 2017-2022 ini, mungkin hasilnya belum akan dinikmati oleh anggota dan ketua DPRD, maupun wali kota serta wakil wali kota periode ini. Namun besar harapan kita hal tersebut akan membawa payakumbuh melaju meraih kemenangan melampaui kota-kota sedang lain di Indonesia.
“Seiring dengan hal tersebut, untuk percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan pemerintah, kita akan membuat skema pendanaan pembangunan yang berbeda dengan periode sebelumnya. Sebagai contoh untuk pengembangan rumah sakit dr Adnaan Wd, kita akan menggunakan skema pinjaman daerah sebagai penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk belanja prioritas daerah tersebut,” kata Riza.
Skema ini, menurut Riza, perlu dipersiapakan mulai dari tahapan perencanaan, pembangunan, hingga, penyusunan regulasinya. Tentu saja, dengan tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya, kita lihat saja, apakah obsesi ini bisa terwujud atau hanya sebatas mimpi!(***)
