JAKARTA, HALUAN – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan audit investigasi terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Herman menilai ini penting, beranjak dari adanya laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun.
Herman meminta agar proyek investasi BUMN dan China itu segera diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga usulan Penyertaan Modan Negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat.
“Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaab BPK dan BPKP. Kenapa? Supaya clear and clean memenuhi unsur Good Corporate Governance,” kata pria yang akrab disapa Hero dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/9).
Herman menjelasakan, pemerintah berencana menyuntikkan PMN ke KAI untuk menambal pembengkakan biaya proyek tersebut. Berdasarkan catatan KAI, biaya proyek tersebut diperkirakan melonjak sebesar USD1,9 miliar atau sekitar Rp27 triliun. Dari nominal tersebut, porsi yang perlu ditanggung Indonesia adalah sekitar Rp4,1 triliun, yang diusulkan dibiayai nPMN.
“Sebelum menyetujui, hitung-hitungan bagi kami (Komisi VI) adalah sebesar apa manfaat bagi rakyat,” ujarnya.
Kepala BPOKK Partai Demokrat ini menilai bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu tetap dilanjutkan meskipun, target pembangunannya harus mundur.
Herman berharap, proyek kereta cepat yang diproyeksikan dapat beroperasi pada 2023 mendatang, dan tidak membebani keuangan negara secara berkelanjutan. Dia juga menekankan, segala proyek yang melibatkan anggaran harus memberikan manfaat kepada masyarakat dan keuntungan bagi negara.
“Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat,” ujarnbya. (h/snd)
Selengkapnya unduh disini
