Donny Moenek: Komit Kelola Anggaran Sesuai Aturan
Jakarta- Padang Ekspres
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 13 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penghargaan opini WTP tersebutr diterima Ketua DPD RI Oesman Sapta dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan , Kamis (12/9).
Sekretaris Jenderal DPD RI, Reydonnyzar Moenek yang akrab dipanggil Donny Moenek yang hadir dalam acara itu mengatakan, perolehan opini WTP menunjukkan pencapaian tertinggi DPD RI atas pengelolaan APBN oleh sebuah instansi atau lembaga negara.
“Ini bagian komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Kemudian bagaimana menjamin transparansi dan akuntabilitas, termasuk masalah-masalah yang termasuk governance dalam pengelolaan,” ucap peraih Penghargaan Jubir Kementerian terbaik 2012 ini.
Mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri ini juga mengatakan DPD RI terus berkomitmen dalam pembentukan sistem pengelolaan keuangan negara yang diikuti adanya laporan pertanggungjawaban yang sesuai peraturan. Sehingga pengelolaan APBN di DPD RI dapat dipertanggungjawabkan dan ke depan dapat memperoleh opini WTP secara berkelanjutan.
“Tentunya laporan keuangan pemerintah pusat ini akan terus tetap terjaga dan kita bangun sedemikian rupa sehingga betul-betul memberikan kemanfaatan dalam pengelolaan keuangan negara, baik itu yang berupa uang atau barang,” imbuh pakar fiskal dan pemerintahan yang pernah menjadi Pejabat Gubernur Sumbar ini.
Menurut Dosen IPDN ini, pencapaian Opini WTP ke 13 kali berturut-turut ini tidak lepas dari peranan pimpinan dan anggota DPD RI serta kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga pemeriksa keuangan negara.
Komitmen dari pimpinan DPD RI untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel menjadi acuan bagi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menyusun mekanisme pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. “Dan tentunya adalah kerjasama, koordinasi, sinergitas, harmoni dan keinginan dan kemauan kami semua untuk terus belajar meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan termasuk mendapatkan asistensi dari Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP). Tentunya tersedianya standar pemeriksaan yang berkenaan dengan itu,” kata Donny. (fas)
