ENAM fraksi di DPRD Bukittinggi sampaikan pemandangan umum terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. Pemandangan umum itu disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD, selasa (13/6).
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menyampaikan, pemandangan umum fraksi ini, berisikan tanggapan, pertanyaan, masukan dan saran dari Anggota DPRD Bukittinggi dari masing-masing fraksi. Pandangan umum fraksi inilah yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Bukittinggi dalam melaksanakan kegiatan kedepannya.
“Ini menjadi salah satu bentuk fungsi pengawasan dan penganggaran yang dijalankan Anggota DPRD Bukittinggi,” ujarnya.
Erdison Nilmi, mewakili Fraksi Partai Demokrat, menyampaikan, pihaknya meminta kejelasan terkait SILPA yang dihasilkan pada tahun anggaran 2022. Fraksi demokrat juga minta penjelasan tidak tercapainya target pendapatan daerah.
Fraksi demokrat juga meminta penjelasan dari Pemerintah Kota bukittinggi berkenaan dengan Pasar Atas yang telah menjadi aset Daerah Kota Bukittinggi, progress dari percpatan untuk peningkatan Pendapatan Asli daerah Kota Bukittinggi baik dalam bentuk sewa maupun retribusi sehingga Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai pemilik asset pemerintah tersebut dan masyarakt melaksanakan kewajibannya selaku yang menggunakan asset pemerintah,” jelasnya.
Nofrizal Usra, juru bicara Fraksi Amanat Nasional Persatuan, Fraksi Amanat Nasional Pembangunan melihat bahwa belum terdapat kenaikan dari sisi PAD terutama pada sisi penyusunan target.
“Inilah sebenarnya yang perlu didiskusikan dengan serius dalam pembahasan nanti, apakah kita yang salah dalam membuat target pendapatan atau sebaliknya memang kinerja SKPD penghasil yang perlu kita evaluasi,” ungkapnya.
Zulhamdi Nova Candra, juru bicara Fraksi Nasdem – PKB, menyampaikan, apresiasi opini WTP dari BPK Ri atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi yang ke-10. Selain itu, Fraksi Nasdem-PKB barkaitan dengan pendapatan daerah meminta penjelasan tantang Rispoda pasca habisnya masa rispoda yang lama.
“Kami juga meminta penjelasab terkait tidak terserapnya belanja operasi sebesar Rp64 milyar lebih dan tidak terserapnya Rp23 milyar lebih belanja modal. Apa permasalahannya,” ujarnya.
Fraksi Partai Golkar, melalui edison Katik Basa, menyampikan, dari capaian PAD 95,99 % ternyata lebih rendah dari realisasi pajak daerah. Fraksi golkar meminta penjelasan terkait hal itu.
“Kami juga meminta penjelasan upaya untuk menghindari kebocoran Pendapatan Asli Daerah. Seperti tiket masuk objek wisata, parkir dan lain lain. Mengapa sampai hari ini masih ada di Kota bukittinggi masih menggunakan sistem manual, kami melihat itu tidak efektif dan rentan kebocoran,” ungkapnya.
Sementara, Fraksi Partai Gerindra, menyampaikan pemandangan umum malaui ShabirinRachmat. Ia menyampaikan, Fraksi Gerindra terus mendukung program-program Pemerintah Kota Bukittinggi, yang mana beberapa kebijakannya dapat langsung menjawab kebutuhan masyarakat, salah satu contohnya Tabungan Ustman.
“Fraksi Gerindra juga berharap kepada pemerintah Kota Bukittinggi agar terus dapat memaksimalkan PAD kita pada tahun-tahun yang akan datang,” ungkapnya.
Terakhir, fraksi PKS menyampaikan pemandangan umum melalui Arnis Malin Palimo. Fraksi PKS mendorong Pemeintah Daerah untuk menuntaskan tindak lanjut dari LPH BPK RI terhadap semua temuan dan rekomendari BPK RI tahun 2022 serta temuan dan rekomendari BPK pada tahun-tahun sebelumnya.
“Bagaimana progres atas pelaksanaan rekomendari LPH BPK pada tahun 2021? Apakah sudah dilaksanakan? Kemudian, dari sisi pendapatan daerah, Fraksi PKS mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah dan lebih spesifiknya adalah pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.
Pembahasan terkait ranperda pertanggungjawaban APBD 2022, akan delanjutkan dengan agenda jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi terhadap ranperda terkait. (pry)
Selengkapnya unduh disini
