Limapuluh Kota-Haluan
DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menggelar rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertangungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2018 di ruang sidang DPRD, Bukik Limau, Sari Lamak, Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (21/6). Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Deni Asra dan dihadiri oleh Bupati Lima Puluh Kota diwakili Sekda Widya Putra, perwakilan Forkopimda, dan sejumlah Kepala OPD Pemkab Limapuluh Kota.
Dalam rapat paripurna yang dihadiri hanya segelintir wakil rakyat tersebut, setiap juru bicara fraksi diberi kesempatan satu per satu untuk menyampaikan pandangannya. Secara umum, hampir semua fraksi mengapresiasi capaian Pemkab Limapuluh Kota atas perolehan opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Namun apresiasi terhadap capaian WTP tersebut, bukannya tanpa catatan.
Fraksi PPP melalui juru bicaranya Wirman Dt. Pangeran Nan Putiah menegaskan, agar opini WTP diiringi dengan pelaksanaan dan penggunaan APBD yang berdampak luas bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. “Orientasi belanja daerah harus diprioritaskan untuk masyarakat luas daripada kebutuhan birokrasi,” ucapnya.
Senada dengan fraksi PPP juru bicara fraksi Gerindra Irman Tedi menyampaikan apresiasi fraksinya terhadap perolehan WTP. Namun katanya, opini tersebut bukanlah tujuan utama melainkan harus diiringi dengan kinerja Pemkab yang lebih baik lagi. Begitu juga dengan juru bicara fraksi PAN Yoserizal Dt. Parmato Alam, dia minta opini WTP jangan membuat Pemkab terlena.
“WTP bukan jaminan zero error. Di sisi lain masih ada tanggung jawab pemerintah terhadap tangisan para petani, pengangguran, serta masalah sosial lainnya. Kami berharap, WTP yang diperoleh sejalan dengan pembangunan yang berkesinambungan. Jadi, WTP bukan Wajar Tanpa Pembangunan,” ujarnya.
Selain mengomentaritentang opini WTPPemkab, DPRD juga menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Limapuluh Kota. Dari data yang disampaikan juru bicara fraksi PKS dan PBB Yos Sariadi, PAD Limapuluh Kota pada 2018 dapat terealisir sebesar 84,11%. “Kami mengapresiasi pencapaian PAD tahun sebelumnya sebesar 96,07 %. Semoga PAD yang ditargetkan pada 2019 ini dapat tercapai dengan baik dan maksimal,” tuturnya.
Fraksi PPP, fraksi Gerindra, fraksi PAN dan fraksi Demokrat mempertanyakan terjadinya penurunan PAD tersebut. Keempat fraksi tersebut meminta penurunan PAD dapat dievaluasi secara cermat. Sebagaimana yang disampaikan juru bicara fraksi Demkrat Wendi Dt. Marajo.
“Evaluasi apa penyebabnya PAD turun agar tidak terjadi lagi pada tahun mendatang. Kami minta Pemkablebih giat menggalipotensi-potensi PAD yang selama ini belum tergarap secara maksimal,” ucapnya. (mg-ari)
