Bukittinggi, Padek-Komisi 1 DPRD Sumbar mendalami program kerja yang dilakukan mitra kerja komisi tentang LHP-BPK dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2021, di Bukittinggi yang digelar 14- 17 Juni
Ketua Komisi I DPRD Sumbar Sawal menyampaikan ini upaya mendalami dan me minimalisirtemuan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Serta menghindari dampak hukum karena kelalaian dalam realisasi anggaran.
“Ini guna menghasilkan keputusan optimal dalam menetapkan menjadi peraturan daerah nantinya,” kata Sawal, kemarin (15/6).
Dia mengatakan, semua mitra kerja harus secara cermat dalam merealisasikan anggaran, sehingga bisa dipergunakan secara optimal, dan menghindari adanya kelalaian dalam hal tersebut. “Kami meminta kepada semua pihak, khususnya mitra kerja, agar bisa merealisasikan anggaran secara optimal, tapi harus jauh dari kelalaian penggunaan. Sehingga tidak berdampak buruk, dan dalam pemeriksaan tidak ditemukan kejanggalan, sehingga tidak memiliki efek hukum nantinya,” tegas Sawal.
Pertemuan tersebut juga mengakomodir semua masukan, serta koreksi terhadap mitra kerja. Sehingga hasil yang didapatkan setelah ini akan mendekati sempurna dan jauh dari keteledoran. “Kita menerima masukan mitra, namun juga tetap melakukan koreksi, sehingga hasil rapat kerja ini akan jauh lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak, termasuk masyarakat Sumatera Barat,” tambah Sawal.
Anggota Komisi I lainnya Hendra Irwan Rahim menyampaikan dalam menjalankan fungsi pengawasan serta pembuat aturan dan penganggaran sangat penting untuk menghimpun semua masukan, baik dari masyarakat langsung maupun mitra kerja. Sehingga jelas dan bermanfaat nantinya setelah menjadi aturan.
“Kita laksanakan tugas pokok kita yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran, guna kepentingan semua pihak, tentunya untuk masyarakat secara keseluruhan, dengan menghimpun masukan dari berbagai pihak, termasuk juga mitra, seperti yang kita lakukan saat ini,” papar Hendra.
Anggota Komisi I lainnya, Desrio Putra menyampaikan semua masukan akan ditelaah bersama, guna menjadi masu kanı dalam peraturan daerah nantinya. (cr6)
Selengkapnya dapat diunduh disini
