PADANG, METRO
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan Nota Pengantar Atas Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021. Ranperda Paripurna DPRD dipimpin langsung Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Selasa (7/6).
Penyampaian nota ini merupakan amanat Pasal 320 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa dalam rangka pertanggungjawaban terhadaop pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyampaikan kepada DPRD Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk selanjutnya dibahas dan disepakati menjadi peraturan daerah.
Dalam nota pengantarnya, gubernur menyampaikan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, dan Rancangan pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, disajikan dalam tujuh jenis buku yang terdiri dari nota pengantar, ranperda, laporan keuangan Pemprov Sumbar tahun 2021, dan Rancangan Pergub tentang penjabaran pertanggungjawabn pelaksanaan APBD tahun 2021.
Kemudian, laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD tahun 2021, laporan dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan Provinsi Sumbar tahun 2021, serta laporan kinerja Pemprov Sumbar tahun 2021.
Gubernur juga memaparkan angka perhitungan APBD secara keseluruhan, yaitu pendapatan sebesar Rp6,70 triliun lebih, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp 2,55 triliun, pendapatan transfer pusat Rp 4,08 triliun, transfer daerah Rp 5,199 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 93,39 miliar.
Selanjutnya untuk belanja terealisasi sebesar Rp 6,46 triliun lebih, terdiri dari belanja operasi yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, belanja subsidi dan belanja hibah sebesar Rp4,95 triliun. Lalu belanja modal Rp 666,35 miliar, belanja tidak terduga Rp71,35 miliar, serta belanja transfer Rp 1 triliun.
Terakhir untuk pembiayaan sebesar Rp 245,80 miliar. Sehingga secara keseluruhan, realisasi APBD tahun 2021 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp 483,680 miliar lebih. Sisa ini berasal dari kelebihan realisasi pendapatan daerah Rp 53,74 miliar, penghematan belanja dan lainnya sebesar Rp 429,20 miliarerta sisa lebih pembiayaan netto Rp 733,70 juta.
“Dengan disampaikannya Rnaperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 beserta Laporan Keuangan Tahun 2021 ini mudah-mudahkan informasi yang memadai tentang segala kebijakan yang telah di lakukan oleh Pemerintah Daerah, terutama dalam mengelola keuangan daerah selama tahun anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar gubernur.
Diakhir pidato, gubernur menyampaikan terimakasih atas perhatian Ketua DPRD beserta seluruh anggota DPRD, serta berharap dukungan untuk senantiasa bersama-sama membangun dan memperbaiki kinerja untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi menyampaikan meskipun opini BPK terhadap LKPD Pemprov Sumbar adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), namun pengelolaan APBD tahun 2021 dinilai belum maksimal.
Oleh karena itu, menurut Supardi, Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD yang disampikan kepada DPRD juga harus dilengkapi Laporan Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran serta lampiran lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam SE Mendagri Nomor : 903/13456/keuda tanggal 18 Mei 2022, serta laporan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 7 Tahun 2008.
“Bahan dan lampiran Rancangan Perda tentang Pertanggunjawaban APBD tersebut, sangat diperlukan agar DPRD dapat melihat serta komprehensif bagaimana penggunaan dan pengelolaan APBD yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah beserta perangkatnya,” kata Supardi.
Selanjutnya, DPRD akan mendalami realisasi belanja daerah dengan SILPA mencapai Rp483 milyar dan sesuai dengan tahapan pembahasan APBD, Nota Pengantar Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021 yang disampaikan oelh Gubernur, untuk selanjutnya, fraksi-fraksi di DPRD akan memberikan pandangan umum fraksinya.
Pertanggungjawaban keuangan negara pada Undang-undang nomor 15/2004 mengamanatkan, bahwa keuangan negara termasuk didalamnya keuangan daerah, wajib dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan dipertanggunjawabakn dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
“Dengan demikian, orientasi dalam pembahasan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tidak hanya melihat realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan dan SILPA yang digunakan. Tapi juga melihat apakah anggaran yang digunakan telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarak Sumba,” ujar Supardi. (*)
Selengkapnya unduh disini
