Padang, Rabu (21 Mei 2025) – Suasana di Aula BPK Perwakilan Sumbar pagi ini terasa istimewa. Empat Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, Kota Bukittinggi, dan Kota Solok resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun 2024 dari BPK. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala BPK Sumbar, Sudarminto Eko Putra, kepada para Ketua DPRD dan Kepala Daerah. Ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan bentuk nyata dari pelaksanaan amanat undang-undang terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Dalam sambutannya, Sudarminto menegaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan aturan hukum yang berlaku. Kabar baiknya, keempat daerah yang menerima LHP kali ini berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan predikat tertinggi dalam pemeriksaan keuangan pemerintah. Bahkan, Kota Bukittinggi sudah 12 kali berturut-turut meraih WTP, disusul Kabupaten Agam sebanyak 11 kali, Sijunjung dan Solok masing-masing 9 kali. Sebuah bukti konsistensi pengelolaan keuangan yang patut diapresiasi.
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, yang hadir mewakili para Ketua DPRD, menegaskan bahwa WTP bukan akhir dari segalanya. “Jangan sampai puas dulu,” ujarnya. Menurutnya, pengawasan harus terus dilakukan oleh tiga pilar: DPRD, BPK, dan Inspektorat. Masing-masing memiliki peran penting yaitu DPRD sebagai pengawas kebijakan, BPK sebagai pemeriksa eksternal, dan Inspektorat sebagai garda terdepan pembina internal. Ketiganya harus saling bersinergi demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan taat aturan.
Senada dengan itu, Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, juga menyampaikan rasa terima kasih kepada BPK atas kerja profesional mereka. Ia menegaskan bahwa LHP bukan tujuan akhir, tapi bagian dari perjalanan menuju pemerintahan yang lebih baik, lebih transparan, dan akuntabel. (mo)
