Jadi Temuan BPK di Semester II 2023
Jakarta, Padek – Persoalan status lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat sejumlah temuan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK semester II 2023. Yakni, masih adanya 2.085 hektare (ha) lahan yang dikuasai pihak lain dan kurangnya pasokan material hingga mengakibatkan harga tidak terkendali.
Dalam temuan BPK disebutkan, persiapan pembangunan infrastruktur di IKN belum memadai karena mekanisme pelepasan kawasan hutan. Yaitu, masih ada 2.085 ha yang dikuasai pihak lain sekaligus terdapat 5 area hasil pengadaan lahan yang belum selesai proses sertifikasinya.
Masalah krusial lain juga ditemukan BPK. Yakni, manajemen rantai pasokan dan peralatan konstruksi pembanggunan IKN tahap I belum optimal.
Di antaranya, kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi, harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang yang tidak sepenuhnya terkendali. Lalu, pelabuhan bongkar muat untuk pembangunan IKN belum dipersiapan secara menyeluruh dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.
Dengan sejumlah temuan tersebut, BPK merekomendasikan sejumlah hal kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat (PUPR). Di antaranya, meningkatkan koordiansi instansi, terkait peraturan dan kebijakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, melakukan pemantauan dan evaluasi kebutuhan material serta peralatan konstruksi berdasar kondisi lapangan.
Terkait temuan BPK tersebut, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja belum merespons upaya konfirmasi Jawa Pos (grup Padang Ekspres). Pesan singkat tidak dibalas, dan telepon tidak di angkat.
Pada bagian lain, peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Yeta Purnama menuturkan, temuan rentetan permasalahan IKN merupakan bukti ketidaksiapan pemerintah untuk perpindahan ibu kota. “Permasalahan dari perencanaan, pendanaan, pembebasan lahan seharusnya sudah matang,” paparnya.
Karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap proyek IKN yang telah berjalan. Jangan sampai nanti terjadi pembengkakan APBN. “Berbagai masalah itu membuat belum ada investor yang benar-benar menanamkan modal dalam pembangunan IKN,” terangnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait rencana menggelar upacara bendera HUT ke-79 RI pada 17 Agustus nanti di dua tempat. Yakni, di IKN dan Jakarta. “Ini masa transisi. Masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN,” kata Jokowi kemarin (11/6).
Pada beberapa kesempatan, Jokowi mengungkapkan bahwa pada 2024 akan dilakukan upacara bendera 17 Agustus di IKN. Bahkan, saat berkunjung ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Rabu (5/6) lalu, dia menyebut tidak ada masalah lapangan.
Pada kunjungan terakhir, Jokowi menyatakan bahwa persiapan 17-an hampir final. Untuk lapangan tidak ada masalah. Dia juga mengecek satu per satu venue dan tata urut upacara. Pertengahan Juli mulai persiapan untuk 17 Agustus.
Namun, pada Senin (10/6) lalu, Jokowi memanggil beberapa menteri. Agendanya adalah membahas persiapan acara 17 Agustus nanti. Pada kesempatan tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan bahwa ada pembahasan upacara dilakukan dua tempat, yakni Jakarta dan IKN. Di IKN, Jokowi akan didampingi presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara di Jakarta ada Ma’aruf Amin dan Gibran Rakabuming Raka.
Jokowi menyebutkan tahun depan dan setelah ada keputusan presiden (keppres) terkait IKN, barulah upacara 17 Agustus sepunuhnya di IKN. Dia mengakui, untuk saat ini IKN belum siap. “Termasuk juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi itu tidak mudah,” katanya.
Lalu, upacara 17 Agustus di IKN tahun ini akan mengundang tamu penting. Termasuk mantan presiden. “Semuanya diundang ke IKN,” bebernya. (idr/lyn/c6/oni/jpg)
Selengkapnya unduh disini
