Padang- Singgalang
Sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Barat masih memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil. Rata-rata masih dibawah 10 persen dari total APBD masing-masing daerah.
Salah satunya Padang Pariaman yang memiliki PAD berkisar 5 persen dari total APBD nya. Sebagian besar kabupaten memiliki PAD yang juga hanya berkisar 5 persen. Untuk angka 10 persen dimiliki oleh kota.
“Sebenarnya jumlah ini masih terbilang kecil. Kami berharap pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota bisa mencari cara untuk meningkatkan PAD,” ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano, Selasa (27/11). Menurut Arkadius sebenarnya rata-rata nasional PAD masing-masing daerah ditargetkan 10 persen.
Dia mengatakan, jika PAD masing-masing kabupaten/kota di Sumbar berjumlah besar, maka pembangunan akan menjadi semakin gencar. Dengan semakin besarnya PAD maka APBD daerah itu juga kan besar. Alhasil semakin banyak program yang bisa dibiayai, yakni meliputi program infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
Demi kemajuan Sumatera Barat, Arkadius mengimbau setiap kabupaten/kota untuk melakukan berbgai cara dan inovasi untuk meningkatkan PAD masing-masing.
Tentu saja inovasi dan program-program itu tak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Terutama peraturan pemerintah pusat.
“Pemerintah kabupaten/kota harus terus melaksanakan sejumlah program yang merujuk pada pemaksimalan potensi daerah,” ujarnya.
Dia mengatakan, dengan memaksimalkan potensi daerah maka akan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.
Arkadius mengatakan, Sumbar memiliki banyak potensi yang bisa dioptimalkan untuk memaksimalkan sumber PAD. Diantaranya sektor pertanian, perkebunan hingga pariwisata. Sumbar bisa mencapai angka 10 persen PAD di kabupaten/kota,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, ada hal yang menjadi permasalahan yang harus menjadi catatan kenapa PAD tidak terdongkrak.
Salah satunya tidak adanya keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan program yang dirasakan oleh pelaku usaha menegah.
Hal ini, kata dia juga terjadi untuk PAD provinsi Sumbar. PAD Provinsi seharusnya telah mencapai Rp3 triliun. Namun saat ini masih pada angka Rp2,4 triliun.
Arkadius menilai pemaksimalan potensi daerah harus diiringi dengan pemetaan segmen pasar. Masing-masing daerah harus berfokus pada potensi daerah masing-masing.
Kemudian perlu pula untuk melakukan pemetaan tempat penjualan atau sasaran. Dengan begitu potensi daerah itu akan menjadi optimal dan bis meningkatkan PAD.
Jika PAD daerah besar, pembangunan tetap bisa optimal walaupun dana bantuan dari pemerintah pusat kecil. Selama ini kebanyakan daerah, pemabngunannya masih sangat bergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat. Salah satunya dana perimabangan,” ujarnya.
Sementara itu, sebelumnya Gubernur Sumbar Irwan Prayitono mengungkapkan, porsi APBD Sumbar terbatas dalam pelaksanaan program untuk mengstimulus peningkatan PAD.
Secara garis besar APBD Kabupaten/Kota banyak digunakan untuk belanja pegawai sehingga butuh pendanaan dari sektor lain agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal.
“Sumber pendanaan lain yaitu adanya dana alokasi khusus dari APBN. Karena PAD tidak signifikan maka dana tersebut juga terpakai untuk belanja pegawai,” jelasnya.
Dia menambahkan, Sumbar memiliki sektor strategis yaitu pariwisata. Sektor ini merupakan unggulan dan harus menjadi prioritas utama.
Pada data BPS setiap daerah yang memiliki potensi wisata maka persentase penduduk miskin hanya 2 persen, berbeda dengan daerah yang menonjolkan sektor industri yang rata-rata 10 persen penduduk miskin. (401)
