Dharmasraya, Singgalang
Agaknya, Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) Pemkab Dharmasraya dan Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan ‘kurang selektif’ dalam memberikan pertimbangan terhadap penempatan pejabat. Salah satunya pejabat di Bagian Humas Sekretariat Pemkab setempat.
Buktinya, pejabat Bagian Humas Sekretariat Pemkab Dharmasraya sangat lemah dalam memahami aturan pengelolaan keuangan daerah. Bahkan Kasubag Peliputan, Agusman Irwan secara terang-terangan mengaku tidak mengerti tentang aturan keuangan daerah.
“Saya tidak mengerti masalah aturan pak,” tegas Agurman Irwan saat dikonfirmasi Singgalang sehubungan dengan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 64 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Dharmasraya tahun 2020, baru-baru ini.
Bahkan saat dikonfirmasi soal hal lainnya yang berhubungan dengan anggaran di Bagian Humas sekretariat Pemkab Dharmasraya atas pembiayaan media, ia mengatasnamakan Setdakab setempat.
“Soal anggaran tersebut tanyakan kepada Setdakab Pak. Kami masih menunggu keputusan Setda,” katanya.
Terpisah, Setdakab Dharmasraya, Adlisman mengaku soal anggaran Humas yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya ke Bagian Humas. “Itu bukan ranah saya, sekarang memang masih dalam tahap rasionalisasi,” terangnya.
Sementara itu, Kabag Humas Sekretariat Pemkab Dharmasraya. Endang Furwaningsih mengaku keuangan Humas tidak serupa dengan anggaran tahun-tahun sebelumnya.
Soal kerjasama dengan media saat ini masih kajian bagian hukum. “Insya Allah dalam bulan ini semua nya rampung,” katanya.
Saat disinggung sehubungan dengan Perbup 64 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Dharmasraya tahun 2020, ia mengaku jika dibayarkan sesuai dengan aturan nantinya jadi temuan BPK. “Jadi, terima saja dulu apa adanya.” katanya.
Tidak hanya itu, Bagian Humas Sekretariat Pemkab Bagian Humas sekretariat Pemkab Dharmasraya ini juga menimbulkan keresahan di tengah-tengah awak media. Rabu (4/3) sejumlah awak media harian dan mingguan mendatangi bagian Humas mempertanyakan kebijakan Humas yang selalu memicu keributan.
“Kami tidak menuntut lebih dari anggaran yang tersedia atau lebih dari teman-teman yang lain. Kami hanya minta kesamaan atau keadilan. Kalau memang sudah dianggarkan, realisasikan sesuai aturan berlaku,” tegas sejumlah awak media yang bertugas di Dharmasraya ini. (527/526)
