Padang, Padek
Berbagai kemajuan yang dicapai daerah di Sumbar hingga saat ini tidak terlepas dari peran Badan Pemeriksa Keuangn (BPK). BPK tidak hanya terus mendorong terciptanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun juga mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang akurat dan sesuai fakta dilapangan serta nol kerugian negara.
“Kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah. terus menmperbaiki diri dan meningkatkan kapasitas. Dengan demikian, kerugian negara bisa mencapai nol rupiah,” ujar Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Pemut Aryo Wibowo saat menerima kunjungan silaturahmi Pemred Padang Ekspress Heri Sugiarto bersama Penjab Iklan Padang Ekspress Group Mukhtisar di ruangan kerjanya, kemarin (16/4).
Menurut Pemut, BPK dalam pemeriksaan keuangan daerah tidak hanya percaya pada laporan yang diterima, namun juga menganalisis dari sisi belanja.
Oleh sebab itu, harus ada kesesuaian antara laporan dengan implementasi di lapangan, agar lapora tersebut tidak bermasalah.
Dicontohkannya, dalam sebuah belanja di dinas, ada anggaran untuk pengadaan barang dan jasa. Apa yang dilaporkan harus sesuai dengan yang dibelanjakan. Misalnya, anggaran untuk beli mobil A, maka yang dibeli harus mobil A itu. “Jika tidak ada kesesuaian atau mobil yang dibeli adalah jenis lain, maka laporan tidak diterima. Uang negara wajib dikembalikan sesuai dengan harga mobi A,” kata Pemut.
Dengan sistem sperti itu, kata Pemut, ada efek jera. Pemerintah daerah tidak bisa sembarangan dalam membelanjakan anggaran. Seluruh instansi termasuk para rekanan harus berkomitmen menggunakan anggaran sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan perundang-undangan.
“Alhamdulillah, saat ini laporan keuangan di masing-masing daerah mulai baik. Dan, semua kepala daerah mempunyai komitmen mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang mempunyai visi dan misi yang jelas serta tertata dengan baik,” jelasnya.
BPK terus mengajak pemerintah daerah untuk terbuka. BPK selalu siap diminta arahannya, jika ada yang menghadapi keragu-raguan dalam pengelolaan keuangan. “Kami rutin melakukan edukasi, penijauan dan mengawasi setiap belanja pemerintah,” katanya.
Di sisi lain, BPK memberi peluang kepada kalangan akademisi untuk saling bersinergi. Saat ini BPK masih kekurangan laboratorium yang mampu menunjang kegiatan operasional. Selain itu, data laporan hasil pemeriksaan (LHP) bisa diakses oleh publik.
“Bukan hanya teman-teman media, para mahasiswa yang ingin memperoleh data LHP untuk tujuan penelitiannya, kami juga siap memberikan. Asalkan data tersebut jelas siapa yang meminta dan pemanfaatannya untuk apa,” katanya.
Tidak hanya itu. BPK juga siap menerima pernyataan dan menindaklanjuti laporan temuan dari masyarakat terkait belanja di suatu daerah atau instansi. Caranya, bisa mengunjungi website BPK atau datang langsung ke kantor BPK.
“Begitu juga jika ada oknum pegawai BPK yang dicurigai berbuat macam-macam, masyarakat kita minta untuk melaporkannya lewat website atau datang ke kantor kami,” tegasnya.
