Nota Kesepahaman

Kesepakatan Bersama Antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat
2. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Agam
3. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya
4. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai
5. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Lima Puluh kota
6. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Pasaman
7. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Pasaman Barat
8. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
9. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Sijunjung
10. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Solok
11. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Solok Selatan
12. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kota Bukittinggi
13. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kota Padang
14. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kota Padang Panjang
15. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kota Pariaman
16. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kota Payakumbuh
17. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kota Sawahlunto
18. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kota Solok
19. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Tanah Datar

Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

• Kesepakatan Tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana

• Kesepakatan Tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana

Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Yang Berindikasi Tindak Pidana

• Kesepakatan Tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Yang Berindikasi Tindak Pidana

Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tentang Kerjasama Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Kesepakatan Tentang Kerjasama Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tentang Kerjasama Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

• Kesepakatan Tentang Kerjasama Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang