Padang, Jumat (23 Mei 2025)-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Sumbar kepada Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd., dan Wali Kota Padang, H. Fadly Amran, BBA., pada Jumat, 23 Mei 2025.
Penyerahan laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional BPK dalam mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di tingkat daerah.
Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA., menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD dilakukan mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Tujuannya adalah untuk menilai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota Padang. Opini WTP ini sudah diraih selama 11 tahun berturut-turut. Prestasi ini menjadi indikator kuat atas transparansi dan akuntabilitas yang terus dijaga oleh Pemko Padang.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan apresiasi atas hasil pemeriksaan tersebut. “Kami mengucapkan terima kasih atas catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan. Seluruh masukan itu, baik dalam laporan utama maupun catatan khusus, akan segera kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Selanjutnya, Wali Kota Fadly Amran menegaskan bahwa “Hasil ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Kota Padang telah disusun dengan baik dan dapat menjadi pijakan untuk perbaikan di masa mendatang,” tuturnya.
Dengan raihan WTP yang kesebelas kalinya ini, Pemerintah Kota Padang menegaskan kembali komitmennya terhadap pengelolaan keuangan yang transparan, profesional, dan akuntabel demi pelayanan publik yang lebih baik. (mo)
