Padang, 26 Mei 2015 – BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 atas tiga Pemerintah Daerah di Sumatera Barat, yaitu Kota Padang, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Dharmasraya. LHP BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2014 yang diberikan terdiri atas tiga buku yang merupakan satu kesatuan dari hasil pemeriksaan BPK. Ketiga buku tersebut terdiri dari buku pertama yang merupakan LHP memuat opini atas Laporan Keuangan termasuk LKPD serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), buku kedua yang merupakan LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta buku ketiga yang merupakan LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.
LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan Betty Ratna Nuraeny kepada pihak Pemerintah Daerah Kota Padang yaitu Kepada Ketua DPRD Kota Padang, Walikota Padang dan Inspektur Kota Padang dimana Laporan Hasil Pemeriksaan untuk Pemerintah Daerah Kota Padang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) untuk Tahun Anggaran 2014, sedangkan Opini yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Padang dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian, sehingga tahun ini Pemerintah Kota Padang kembali dapat menaikkan prestasinya.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Kota Padang Panjang diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Walikota Padang Panjang dan Inspektur Kota Padang Panjang. Adapun Opini yang diperoleh untuk pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014 Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP), sehingga untuk Pemerintah Kota Padang Panjang mengalami penurunan peringkat pada tahun sebelumnya yang telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP).
Selanjutnya, untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang artinya laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2014 telah disajikan secara wajar untuk semua hal sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
