Pariaman-Singgalang
Walikota Mukhlis Rahman mengungkapkan, penyusunan Rencana Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pariaman 2018- 2023 bukan hanya tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), tapi perlu dukungan dan kerjasama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman.
“Penyusunan rancangan awal dokumen RPJMD 2018-2023 serta penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD harus dimulai sebelum terpilihnya kepala daerah yang baru. Ini bukan tugas Bappeda saja, tapi perlu didukung oleh seluruh OPD,” kata Wako Mukhlis Rahman saat membuka bimbingan teknis penyusunan dan evaluasi RPJMD dan Renstra OPD baru-baru ini.
Disebutkan, penyusunan Renstra OPD harus bersamaan dengan penyusunan dokumen awal RPJMD Sebab kedua dokumen akan saling mengisi dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam artian, dokumen Renstra OPD merupakan bahan yang akan jadi masukan data penyusunan RPJMD, begitu pula sebaliknya. Justru itu dibutuhkan sinergi seluruh OPD dalam menyusun dokumen perencanaan.
Wako berharap, peserta Bimtek yang terdiri dari para pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan OPD Pemko Pariaman agar memahami dan menjadikan hasil bimtek sebagai acuan dalam menyusun dokumen Renstra OPD maupun dokumen RPJMD. Sehingga bimtek membawa perbaikan terhadap penyusunan perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi pembangunan daerah.
“Bimtek ini sangat penting artinya jajaran OPD diharapkan kegiatan tersebut menambah wawasan dan pengetahuan bagi kepala OPD maupun ASN di bawahnya, tentang sejauh mana wilayah tugas dan tanggung jawab OPD masing-masing dalam program pembangunan daerah. Bagaimana strategi menyusun perencanaan sampai pada evaluasi program dan kegiatan,” terang Wako.
Bimtek dilaksanakan oleh Bappeda selama tiga hari di salah satu hotel di Pariaman. Peserta seluruh pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Pariaman. Narasumber antara lain, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemen PAN dan RB.
