Mahyeldi: Berkat Soliditas Kepala Daerah dan OPD
Padang, Padek – Pemprov Sumbar mempertahankan Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kemaren (25/10), Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mendapatkan penghargaan berupa plakat dan piagam WTP atas capaian LKPD 2020 yang akuntabel.
Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumbar selaku perwakilan dari Kementerian Keuangan di daerah kepada Gubernur Mahyeldi di Auditorium Gubernur, kemarin (25/10). “Keberhasilan Pemprov Sumbar mempertahankan Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut adalah berkat soliditas dari kepala daerah hingga OPD,” kata Gubernur Mahyeldi.
Ia mengatakan, terdapat beberapa strategi untuk mempertahankan WTP. Di antaranya, komitmen dari kepala daerah hingga OPD untuk patuh dalam pelaporan keuangan daerah. Komitmen tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan tindak lanjut terhadap evaluasi BPK, sehingga persoalan terkait temuan-temuan bisa diselesaikan dengan baik.
Kemudian, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan SDM terutama bagi ASN bidang keuangan. Dengan SDM yang tangguh pertanggung jawaban keuangan hingga pelaporan bisa dilakukan sesuai aturan. “ASN juga harus memahami semua aturan terkait keuangan daerah, sehingga tidak ada yang ragu-ragu untuk melaksanakan kegiatan,” ujarnya.
Penguatan terhadap SDM keuangan tersebut bisa dilakukan bekerjasama dengan berbagai pihak terhadap penegak hukum, BPKP hingga Perwakilan BPK. Penguatan juga perlu dilakukan bagi panitia pengadaan barang dan jasa serta inspektur sehingga keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan bisa dipertanggungjawabkan.
Kekompakan dan soliditas antara kepala daerah juga mendukung capaian Opini WTP. Dengan soliditas itu maka OPD nyaman untuk bekerja sehingga tidak ada penyimpangan. “Persoalan yang sering kali menjadi temuan adalah aset daerah karena itu mengoptimalkan aset juga bisa menjadi kunci,” kata Gubernur.
Apalagi, saat ini juga ada pemeriksaan pendahuluan BPK. Walaupun belum semua tapi hasilnya bisa ditindaklanjuti segera.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumbar, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, penghargaan Pemerintah Rapublik Indonesia yang diserahkan itu adalah atas capaian WTP LKPD 2020. Heru menyerahkan penghargaan berupa plakat dan piagam kepada gubernur Sumbar atas capaian Pemprov Sumbar mempertahankan Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut.
Kemudian, gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah menyerahkan penghargaan kepada wali kota dan bupati se Sumbar atas capaian opini WTP. Selain penyerahan penghargaan, dilaksanakan juga kegiatan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2021.
Heru mengatakan, penghargaan itu bentuk apresiasi pemerintah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang telah disajikan secara wajar dalam semua aspek yang material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Adapun, kegiatan pendatanganan Nota Kesepakatan ketersediaan data dan informasi untuk kebutuhan laporan manajerial pengelolaan keuangan, analisis fiskal regional dan publikasi kepada masyrakat baik pada Kanwil DJPb Provinsi Sumbar maupun Pemda Provinsi Sumbar maupun Pemda Provinsi Sumbar.
Di samping itu, juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan publik. Ia menyebut, sampai 2020 terdapat 17 pemda di Sumbar berhasil mencapai opini WTP 5 kali berturut-turut dan 19 pemda berhasil memperoleh opini WTP atas LKPD di tahun 2020. Dengan capaian ini, akan diserahkan penghargaan plakat kepada 17 pemda dan piagam kepada 19 pemda tersebut.
Heru menyampaian bahwa capaian WTP ini merupakan prestasi yang membanggakan dikarenakan dapat dicapai pada situasi pandemi Covid-19. (adp)
Selengkapnya unduh disini
