PAINAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian WTP hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. Sejak beberapa tahun terakhir Pessel juga meraih predikat serupa. Ini merupakan WTP ketujuh yang diterima kabupaten yang kini kian mengokohkan menjadi daerah tujuan wisata favorit tersebut.
Opini dengan predikat WTP yang diterima Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan itu disampaikan secara virtual oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat,Yusnadewi,Jumat(7/5).
Selain Bupati Rusma Yul Anwar dan Wakil Ketua DPRD setempat Aprial Habas pada kesempatan itu juga hadir PJ. Sekda Emirda Siswati plh Kepala BPKD, Intan Novia Fatma, plt. Inspektur, Rusdiyanto dan Asisten 3 serta sejumlah pejabat daera hsetempat.
“Kami bersyukur karena atas kerjasama seluruh elemen hasil pemeriksaan Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) selalu mendapat kanopini WTP termasuk tahun ini.” kata Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar di Painan Jumat(7/5)
Bupati mengatakan, kedepan diharapkan tidak ada lagi catatan dari BPK, dan pihaknya memerintahkan BPKD dan perangkat daerah terkait menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
Bupati juga menyampaikan terimakasih, sekaligus apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkomitmen melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik. “Kita harus mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel dan sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Pada kesempatan itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Yusnadewi mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan bertujuan untuk member opini tentang kewajaran pengelolaan keuangan daerah.
“Berhasilnya Pesisir Selatan meraih WTP berturut-turut menunjukkan bahwa Pemkab setempat berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan,”sebutnya.
Menurut Yusnadewi, perolehan opini WTP, merupakan capaian minimal tujuan utamanya adalah bagaimana kualitas pelaksanaan anggaran dapat mensejahterakan masyarakat.
“Tujuan besarnya adalah bagaimana pelaksanaan anggaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemudian dengan pencapaian opini WTP menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan Aprial Habas mengaku bangga atas pencapaian yang diraih. Namun ia berharap agar pemerintah daerah dan jajaran tidak terlena, dan mesti bekerja semakin baik lagi kedepan.
“Predikat WTP meski dijadikan motivasi baik di jajaran eksekutif maupun legislatif agar bekerja lebih baik lagi paham aturan dan yang terpenting menjalankan aturan dengan seluruh lurusnya,”sebutnya.(adv)
Selengkapnya unduh disini
