Berbagai produk dalam negeri berbasis teknologi, informasi dan komunikasi, serta digital dari para pelaku UKM serta industry kecil dan menengah, dinilai semakin siap dalam menyuplai kebutuhan barang dan jasa pemerintah.
Untuk itu, guna mendukung perkembangan berbagai produk teknologi dalam negeri, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menggandeng PT Telkom (Persero) Tbk, PT Inti, ITB, Aspaki, Gakeslab, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerjasama dalam mengisi Pameran dan Temu Bisnis Tahap KeduaBelanjaBarang/ Jasa Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri bertajuk topic Teknologi Informasi, Komunikasi dan Digital di Smesco, Jakarta, Senin (18/4).
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) mengatakan, saat ini kebutuhan teknologi dan informasi tentu paling banyak di Kominfo dan pemerintahdaerah. “Kami harapkan ada interaksi dengan UMKM, ada pendampingan, dan standard kualitas produk sehingga dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah” ucapnya dalam dialog panel Business Matching Tahap II tersebut di Smesco.
Ia mengatakan, dalam temu bisnis kali ini juga menghadirkan pelatihan agar pelaku UKM dapat masuk kedalam e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah). Saat ini, ditargetkan 1.000.0000 produk UKM dapat masuk kedalam e-katalog LKPP. Tujuan didorong masuk e-katalog ini agar pengadaan lebih mudah untuk UMKM dan prosedurnya juga sudah disederhanakan untuk UMKM.
Pembayarannya juga nggak boleh utang lagi, karena sudah ada kartu kredit pemerintah dengan bunga nol persen. “Standarisasi juga sekarang tidak disamaratakan. Kalau produk yang keamanannya tidak tinggi tunggak perlu pakai SNI” imbuh Teten.
Ia mengaku optimistis, nilai perencanaan produk dalam negeri dalam acara temu bisnis kali ini dapat mencapai lebih dari Rp500 triliun. Dia pun berharap akan ada percepatan dan dapat terealisasi dari nilai perencanaan ini pada akhir April 2022.
“Realisasi pembelian produk dalam negeri juga akan diposting pada akhir acara temu bisnis ini. Jadi Kejaksaan, BPK, dan BPKP akan memantau realisasinya. Kemenkop UKM akan focus mendorong produktivitas dan inovasi UMKM ini” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menegaskan, Kominfo memiliki anggaran sebesar Rp16 triliun yang dapat dibelanjakan untuk pembelian produk dalam negeri. “Keberpihakan untuk produk luar negeri harus ada.Ini perlu diawasi dan diberi pendampingan agar realisasinya benar. Kominfo memberikan dukungan penuh pada LKPP agar belanja pemerintah ini dapat dilakukan dalam bentuk digital secara mudah dan terlindungi” ujar Jhonny.
Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Suharti menambahkan bahwa pihaknya Rp15 triliun untuk pengadaan barang dan jasa untuk produk dalam negeri.
“Sampai hari ini, kami punya lokasi anggaran sebesar Rp80,55 triliun, ini enggak semua untuk pembelian barang dan jasa pemerintah. Ada Rp15 triliun yang kami alokasikan untuk pengadaan barang dan jasa. Kami targetkan 95 persen digunakan barang dalam negeri” pungkasnya. (dwi/jpg)
Selengkapnya unduh disini
