Tanah Datar- Padang Ekspres
Untuk ketujuh kalinya berturut-turut, Kabupaten Tanah Datar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
“Alhamdulillah, kami kembali menerima opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018. Ini (LHP) dari Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat Pemut Aryo Wibowo di Kantor BPK Jl Khatib Sulaiman Padang, Selasa (14/5).
Selain mekanisme yang berlaku dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintah, pemeriksaan BPK dibutuhkan karena banyak sisi positifnya. Bagi Pemkab Tanah Datar, pemeriksaan yang dilakukan BPK menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja.
“Penting artinya bagi kami untuk meningkatkan kinerja, sekaligus momen untuk tetap menjaga diri agar terhindar dari hal-hal menyimpang dari ketentuan pengelolaan keuangan negara. Manfaat pemeriksaan dan pembinaan yang dilakukan tim BPK sangat kami rasakan,” sebutnya.
Ia mengapresiasi BPK Perwakilan Sumbar, karena telah melakukan pembinaan intensif, sehingga prestasi dan prestise atas LHP itu bisa terus dipertahankan. Opini WTP yang diperoleh Kabupaten Tanah Datar kali ini, WTP ke delapan kalinya, dan secara berturut-turutmerupakan Opini WTP yang ketujuh kali. Tanah Datar pun menjadi kabupaten/kota terbanyak meraih Opini WTP di Sumbar.
“Dengan kembali diperolehnya opini WTP dari BPK itu, kami berharap, hal demikian bisa mempertahankan dan dapat menjadi motivasi bagi segenap jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja. Bahkan, secara konsisten akan berupaya menerapkan pengadministrasian berbasis elektronik, mencakup e planning, e budgetting, e monev, e procurement, dan lainnya,” tuturnya.
Ketua DPRD nton Yondra mengatakan, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah, pihaknya tetap mengharapkan bimbingan dari BPK Perwakilan Provinsi Sumbar.
“Sekecil apapun potensi permasalahan keuangan, bisa kami atasi berkat bimbingan dan arahan dari BPK. Agar APBD tetap stabil, kami tetap mengharapkan bimbingan ,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar Pemut Aryo Wibowo mengatakan, Kabupaten Tanah Datar tercatat sebagai daerah yang kinerja keuangannya terus meningkat. Bahkan, sebutnya, daerah berjuluk Luhak Nan Tuo itu terbilang terbaik di Sumbar.
“Opini WTP memang sudah sepantasnya diperoleh. Opini yang diberikan BPK terhadap LKPD merupakan pernyataan profesional. Sejatinya, seluruh pemerintah daerah memperoleh opini WTP, karena opini itu standar yang harus dicapai jajaran pemerintahan dalam mengelola keuangan dan aset negara,” jelas Pemut. (st)
