Sembilan Pemerintah Daerah Kembali Pertahankan Opini WTP

Padang, Jumat (7/5) –  Segera setelah melaksanakan Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) BPK kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 9BPK Sumbar) kembali menyerahkan LHP atas LKPD TA 2020 kepada sembilan pemerintah daerah. Dalam acara penyerahan tersebut, sebanyak sembilan pemerintah daerah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 dari BPK. Kesembilan pemerintah daerah tersebut yakni Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat. Hasil ini sekaligus mempertahankan opini WTP yang telah diperoleh pada tahun sebelumnya.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD masing-masing entitas termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Kepala Perwakilan. Raihan atas opini WTP tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (BPK Sumbar) Yusnadewi dalam pidato yang dibacakan pada video conference Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2020. Hadir dalam acara penyerahan virtual ini yaitu para Ketua DPRD dan Kepala Daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, serta pejabat dan tim pemeriksa dari BPK.

Para Ketua DPRD dan Kepala Daerah yang hadir secara daring dalam acara tersebut mengucapkan syukur dan berkomitmen untuk mempertahankan semangat pengelolaan keuangan yang baik. “Alhamdulillah, terima kasih kepada BPK atas opini yang WTP yang telah diberikan. Pencapaian ini merupakan bukti nyata jajaran pemerintah daerah khususnya Pemkab Dharmasraya dalam mengupayakan terwujudnya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang bersih dan bukti bahwa BPK telah sukses memberikan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Bupati Dharmasraya mewakili para undangan.