Arosuka, Haluan
Panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok menggenjot pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Solok tahun anggaran 2017. Dari pembahasan yang berlangsung alot itu, masalah aset adalah masalah yang paling panas diperdebatkan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Solok, Kasmudi Z, SH di Arosuka, Minggu (22/4), mengatakan, Selasa besok, Pansus akan menyampaikan rekomendasi DPRD Kabupaten Solok terhadap LKPJ Bupati Solok tahun anggaran 2017. Salah satu rekomendasi yang akan disampaikan itu adalah meminta keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola aset.
“Kita minta pemerintah daerah serius dalam mengelola aset. Karena masih banyak aset pemerintah daerah, khususnya aset tidak bergerak seperti lahan belum bersertifikat,” ujar Kasmudi.
Lebih jauh dikatakannya, aset daerah berupa lahan ini saat pelimpahan kewenangan dulu tidak dilengkapi dengan kesiapan P3D-nya. Ada lahan, tetapi tida ada alas haknya. Ini paling banyak terjadi pada aset berupa tanah untuk sekolah. Akibatnya, banyak sekolah di nagari-nagari yang tanahnya sampai hari ini belum memiliki sertifikat. Untuk menyelesaikan masalah ini, bupati seharusnya mendorong OPD terkait mempercepat penyelesaian alas hak ini.
Jika tidak, maka keinginan untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI hanya tinggal mimpi. Apalagi sekarang ini format audit BPK RI hanya tinggal mimpi. Apalagi sekarang ini format audit BPK semakin ketat. BPK tidak hanya melihat legalitas kepemilikan aset akan tetapi juga melihat nilai aset sebelum dan sesudahnya.
“Dari dulu Pemkab Solok dengan DPRD bertekat untuk meraih opini WTP, namun sampai sekarang opini WTP itu tak pernah terwujud. Pemkab Solok selalu kandas meraih opini WTP karena masalah aset. Sekaraang masalah aset itu berkemungkinan besar kembali menjadi batu sandungan,” ujar Kasmudi.
Ditambahkannya, LKPJ Bupati Solok masih memiliki banyak kekurangan, namun secara umum pengelolaan keuangan Pemkab Solok tahu anggaran 2017 sudah cukup baik. Begitu juga dengan proses serapan anggaran, sekalipun masih terjadi silpa, akan tetapi serapan anggaran sudah mulai meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu.
“Pengelolaan keuangan dan progres serapan anggaran sudah agak membaik, akan tetapi masalah aset masih jalan ditempat, pengelolaannya jauh dari kata maksimal,” kata Kasmudi.
