Padang-Padek
Pemprov Sumbar kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke enam kali secara berturut-turut sejak tahun 2012.
WTP ke enam kali ini diberikan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun saat menyerahkan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumbar tahun anggaran 2017 saat rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Sumbar, kemarin (19/4).
“WTP ke enam kali berturut-turut dari BPK ini, berkat kerja keras dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena, memeprtahankan ini lebih sulit daripada meraihnya,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.
Sepanjang tahun 2017, tambah Irwan, Sumbar berusaha mempertahankan predikat opini WTP dengan mematuhi ketentuan yang ada, menyajikan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan, serta menindaklanjuti temuan tahun-tahun sebelumnya. “Bahkan dari informasi yang diterima dari BPK, temuan sudah sangat sedikit. Sehingga, kita harapkan tahun depan tidak ada lagi temuan,” katanya.
Dengan raihan WTP ke enam kalinya ini, dia berharap dapat membuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih bersemangat dan bekerja maksimalmenjalankan tugasnya, serta berpedoman kepada ketentuan yang ada. Karena, keberhasilan meraih WTP ini juga tidak lepas dari kerja keras dan komitmen semua jajaran di lingkup Pemprov Sumbar.
“Saya minta seluruh OPD tetap melaksanakan tugas dengan maksimal dan selalu berpedoman kepada ketentuan berlaku. Sebab, opini WTP merupakan awal penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Kita berharap tahun depan dapat memperoleh WTP ke tujuh kalinya,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota V BPK RI Isma Yatun menyebutkan, WTP ke enam kalinya yang diperoleh Pemprov Sumbar ini didasari pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Sumbar tahun 2017. Termasuk, implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan Pemprov Sumbar. Atas dasar itulah, BPK memberikan opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2017.
“Untuk itu, prestasi yang diperoleh Provinsi Sumbar yang dapat mempertahankan WTP enam kali berturut-turut ini sangat kita apresiasi. Namun, kita harap dengan adanya raihan WTP ini dapat menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan yang patut dipertahankan,” tuturnya.
Tak hanya itu, Isma juga mengharapkan LKPD yang telah diaudit ini, jangan hanya digunakan sebagai sarana akuntabilitas saja, melainkan dapat digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan.
Isma menuturkan, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemprov Sumbar ini, BPK masi menemukan beberapa permasalahan. Namun, permasalahan itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan. “Permasalahan itu, yakni temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) .
