Tanahdatar Diganjar Penghargaan WTP dari Kemenkeu

TANAHDATAR, METRO

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangan,Pemerintah Kabupaten Tanah Datar,Bupati Eka Putri,SE,MM menerima penghargaan dari Mentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, Kamis (22/9) di Jakarta.

Kabupaten Tanah Datar juga merupakan satu-satunya kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Barat yang mendapat penghargaan dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia, selain Provinsi Sumatra Barat yang juga menerima penghargaan yang sama dan juga langsung diterima oleh Gubenur Mahyeldi Ansharullah.

Dikatakan Bupati Eka Putra bahwa pemerintah daerah terus berupaya mempertahankan WTP dan berharap kerja sama OPD untuk mendukung ini, walaupun berat namun itulah upaya pemerintah daerah agar selalu tertib dalam pelaporan keuangan.

“Sekarang ini kita sudah yang ke 11 kali menerima opini WTP, bagaimana ini kedepan terus berlanjut untuk seterusnya,Ibu Sri Mulyani berpesan, selamat untuk kabupaten Tanah Datar, pertahankan dan jangan berpuas diri dulu,” ucapnya.

Bupati Eka Putra juga sampaikan rasa bangga bisa menerima langsung penghargaan tersebut,karena di Sumatra Barat hanya satu dari 19 kabupaten dan kota dan di Indonesia hanya 38 kabupaten yang langsung diundang menerima penghargaan selain kota.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rakor yang bertemakan, ”Mengawal Akuntabilitas Keungan dan Kinerja untuk pulih lebih cepat, Bangkit Lebih Kuat tersebut menyampaikan ucapan selamat kepada Kementrian, Lemabaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota atas pencapaian WTP minimal 5 kali, 10 kali dan 15 kali berturut-turut.

“Rakernas ini juga bertujuan memberikan apresiasi atas capaian WTP,mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah, meningkatkan awareness dan menjaga komitmen sarta kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan kebangkitan ekonomi nasional,” ucapnya.

Sri Mulyani menyebutkan pencapaian WTP tersebut tidak semata-mata dari hasil audit BPK saja,namun bagaimana APBN dan APBD itu bermanfaat instrumen keuangan pusat dan daerah dalam memecahkan maalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia.

“Tahun ini kita mecatat banyak kementrian, lembaga dan pemerintah daerah yang mendapat WTP, kalau untuk daerah 92,25 persen naik dari tahun sebelumnya 89,7 persen atau 500 pemerintah daerah mendapat WTP, sementara untuk pusat 83 dari 87 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) yang mendapatkan WTP,” ucapnya.

Disadari Sri Mulyani, jika keuangan negara Pusat dan Daerah dua tahun belakangan ini masih menjadi andalan dalam hal penaganan Covid-19 dan itu sangat ekstra ordinery dan tidak biasa serta sangat kritis namun masih mengedepankan azas akuntabilitas.

Turut mendampingi Bupati Eka Putra saat menerima penghargaan tersebut Asisten Administrasi Umum Helfi Rahmi Harun, Kepala Badan Keuangan Daerah Dafrizal, Inspektur Desi Rima, Sekretaris BKD Wina Martayeni, Kabid Pengelolaan Aset Jimmy Saputra dan Kabit Akuntansi Fitria. (ant)

Selengkapnya unduh disini