PADANG–Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib didampingi anggota DPRD M. Nurnas menerima kunjungan tim panitia khusus (pansus) LHP BPK DPRD Solok Selatan (Solsel), Kamis (2/2) di gedung DPRD setempat.
Kunjungan tim pansus. DPRD Solsel tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan dan informasi terkait pansus LHP BPK.
Pada rombongan tim pansus DPRD Solsel tersebut, Suwirpen Suib mengatakan pentingnya DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/ kota untuk mengoptimalkan 2 sinergitas dengan lembaga lain, termasuk BPK. “Hal ini agar pelaksanaan roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat bisa berjalan dengan maksimal,” katanya.
Suwirpen mengatakan, pelaksanaan roda pemerintahan akan semakin baik dengan saling berkoodinasi dengan baik. Dari hasil kerja BPK berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP) bisa menjadi tambahan informasi dan data yang dapat digunakan DPRD untuk menjalankan salah satu fungsi kedewanan yakni fungsi pengawasan.
“Berlandaskan dari LHP BPK kita bisa mengevaluasi kekurangan ataupun masalah dalam realisasi program pemerintahan. Sehingga bisa diperbaiki atau disempurnakan untuk masa-masa datang,” katanya.
Suwirpen menekankan pentingnya sinergisitas antar lembaga untuk menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif, sehingga memberikan dampak positif terhadap seluruh sektor pembangunan.
Suwirpen mengatakan, BPK merupakan mitra strategis DPRD dalam mengawal kinerja penerintahan, baik dari segi pembangunan maupun pengelolaan anggaran. Untuk DPRD sendiri, BPK bisa menjadi pengingat lembaga legislatif untuk menjalankan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan aturan yang ada.
“Dengan adanya BPK kita akan bekerja hati-hati dalam menjalankan program dan kegiatan agar tidak menjadi temuan di kemudian hari,” katanya.
Dia mengatakan, terkait pembentukan Pansus LHP BPK DPRD Sumbar akan melakukannya pada bulan Mai, karena mesti melalui sejumlah mekanisme terlebih dahulu.
Ketika Pansus LHP BPK DPRD Solsel telah bekerja dan terjadi temuan pada pemerintah kabupaten, jangan buru-buru jadikan itu konsumsi publik karena akan merusak jalannya roda pemerintahan di kemudian hari.
“Pansus nantinya akan melahirkan rekomendasi dalam temuan-temuan yang didapati oleh BPK, maka berikanlah gagasan untuk pengoptimalan pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Dia menyebut, berlandaskan dari LHP BPK kita bisa mengevaluasi kekurangan ataupun masalah dalam realisasi program pemerintahan. Sehingga bisa diperbaiki atau disempurnakan untuk masa-masa datang. Sementara itu, Armen Syahjohan dari DPRD Solsel mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD Sumbar demi mendapatkan masukan, informasi untuk mengefektifkan kinerja tim pansus LHP BPK DPRD Solsel.
“Kami berharap nantinya hasil rekomendasi yang dihasilkan pansus bisa memberikan manfaat untuk penyempurnaa kinerja penerintahan Solsel dan juga pelaksanaan pembangunan,” ujarnya. (401)
Selengkapnya unduh disini
