Rabu (19/9), Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun,menutup secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) dan Workshop Persiapan Pemeriksaan Tematik Kinerja Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa yang telah berlangsung sejak Senin (17/9). Rakor yang dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur tersebut diikuti oleh sekitar 350 peserta yang merupakan pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) V dan VI serta BPK Perwakilan se-Indonesia.
Dalam pidato penutupannya, Anggota V BPK mengatakan, dalam memahami dan menyikapi permasalahan, antara LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang satu dengan yang lain agar konsisten, baik substansi maupun formatnya. “Sangat tidak elok dan berisiko jika perlakuan terhadap suatu permasalahan, antar tim pemeriksa, antar perwakilan, dan antar AKN berbeda-beda,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia berharap perbedaan tersebut dijembatani oleh Pokja (Kelompok Kerja) yang telah dibentuk dan dirumuskan menjadi kebijakan bersama yang harus dipatuhi oleh semuanya. Sehingga, ketika diproses menjadi hasil pemeriksaan sebagai produk resmi BPK tidak lagi terjadi perbedaan perlakuan dan penyajian yang berarti.
Selian itu, Anggota V BPK juga mengingatkan agar Pemeriksaan Dana Desa yang dilakukan oleh AKN III, V, dan VI dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan ditetapkan Pokja. Tim pemeriksa juga dihimbau agar mempelajari, memahami, dan mengikuti Program Pemeriksaan yang telah disusun. “Untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang baik saya meminta kepada seluruh tim pemeriksa agar sungguh-sungguh mempelajari, memahami, dan mengikuti Program Pemeriksaan yang telah disusun oleh Pokja,” tegasnya.
Sejak Senin, rakor ini diisi dengan paparan dan diskusi panel dengan narasumber Tim Pokja Pemeriksaan Tematik Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Selain Tim Pokja, BPK juga menghadirkan narasumber dari pihak eksternal yang memaparkan mengenai public financial management. Materi ini dibawakan oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Akademisi Universitas Indonesia.
