TANAH DATAR-SINGGALANG
Dalam melakukan pemeriksaan terhadap keuangan pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu berupaya melakukan perbaikan, sehingga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
“Perbaikan terus dilakukan. Kalau bisa jangan sampai terjadi penurunan. Bisa saja opini yang diperoleh Wajar Tanpa Pengecuaiian (WTP), namun kualitas kinerja secara keuangan turun,” kata Kepala BPK Perwakilan Sumbar Yusnadewi, saat menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pernkab Tanah Datar, Jumat (6/ 3), di Padang.
LKPD Tahun 2019 itu diserahkan Wakil Bupati Tanah Datar H. Zuldafri Darma, didampingi Inspektur Altri Suandi dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Adrion Nurdal.
Dengan cepatnya LKPD yang disampaikan ke BPK, tambahnya, maka asumsi yang dibangun adalah transaksi dan substansinya sudah benar, sehingga tim pemeriksa BPK dapat menyelesaikan pemeriksaan dengan baik. Hasilnya, tegas dia, diharapkan tentu baik pula.
Dari LKPD yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ke BPK apabila sudah benar, ujarnya, tentu hasil pemeriksaannya juga akan baik, manfaatnya adalah opini yang diberikan WTP. Ini semua, sebut dia, tentu tergantung kepada pemerintah daerah sendiri dalam mempertahankannya.
Dikatakan, dalam melakukan pemeriksaan LKPD, BPK meminta kerjasama yang baik dari segenap jajaran pemerintah daerah agar memberikan informasi yang benar, penyediaan dokumen, dan hal-hal yang berkaitan dengan klarifisikasi data.
Wabup Zuldafri mengatakan, walau sudah tujuh kali berturutturut mendapat opini WTP dari BPK, namun Pernkab Tanah Datar tetap berharap terjadi perbaikan-perbaikan terhadap pengelolaan keuangan di daerah.
“Terkait dokumen, informasi data dan segala sesuatu hal yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan dan klarifikasi, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama jajaran tentunya akan kooperatif,” ucap Wabup.
Wabup yakin dan percaya, jajaran Pernkab Tanah Datar telah bekerja maksimal dalam menyiapkan LKPD tersebut. Untuk itu, Wabup juga sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, terutama jajaran organisasi perangkat daerah. (211)
