PADANG-SINGGALANG
Walikota Mahyeldi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota 2018 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Walikota periode jabatan 2014-2019 dalam rapat paripurna DPRD Padang, dipimpin Ketua DPRD Elly Thrisyanti, Senin (4/3).
Menurut Mahyeldi, penyampaian dua LKPJ ini merupakan suautu kewajiban yang harus dilakukan pemerintah daerah sekaitan tentang pelaksanaan pemerintah di Padang. Tentu banyak hal yang perlu dievaluasi dan disingkronkan dengan harapan-harapan masyarakat ke depan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang sudah disusun untuk 2019-2014.
“Nanti mana yang mesti dilengkapi dan disempurnakan akan kita lakukan ke depan. Selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintah apa yang mesti kita sempurnakan begitu juga di DPRD, sehingga ke depan, pemerintah di Padang tentunya betul-betul bisa mengakomodasi harapan-harapan masyarakat, yaitunya sesuai dengan unsur-unsur keadilan dan pemerataan,” ujarnya.
Kemudian, terkait capaian-capaian yang dilakukan terhadap RPJM yang sudah dituangkan, penting disikapi untuk penyempurnaan ke depan. Selanjutnya evaluasi dari lembaga-lembaga atau badan-badan yang melakukan evaluasi untuk Padang di antaranya oleh KPK, BPK, Inspektorat Kota, provinsi dan pusat serta BPKP dan stakeholder lainnya.
“Termasuk juga hubungan sinergi kita dengan lembaga vertikal yang ada di kota Padang. Sehingga dari capaian itu semuanya inilah yang menjadi masukan bagi kita untuk penyempurnaan ke depan. Insya Allah, kita di Padang ke depan akan melakukan penyempurnaan anggaran dengan sebaik-baiknya serta meningkatkan respon dari persoalan masyarakat secara lebih dekat lagi, ucapnya.
Ia mengharapkan masing-masing OPD di lingkup Pemko untuk dapat menyiapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) nya, SDM serta variabel-variabel kelembagaan-kelembagaan. Sehingga kita akan lebih bisa melakukan ‘quick respons’ terhadap permasalahan masyarakat dan keberadaan pemko ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat dikarenakan permasalahan-permasalahan yang ada terselesaikan secara baik.
“Kita tidak mau adanya pemerintah ini sama dengan tidak adanya pemerintah bagi masyarakat,” sebut Wako.
Sementara itu, Ketua DPRD, Elly Thrisyanti menyampaikan, penyerahan dua LKPJ kepada DPRD kali ini, pertama berkaitan tentang LKPJ menyusul dengan akan berakhirnya jabatan Walikota periode 2014-2019 berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah disertai LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Berdasarkan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD pada 25 Februari 2019, maka salah satu agenda rapatnya adalah menjadwalkan Rapat Paripurna Istimewa DPRD hari ini. Insya Allah setelah rapat ini kita akan membentuk Pansus LKPJ,” sebutnya. (105)
