-Padang-
Meski Sumbar sudah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam opini laporan keuangan tahun anggaran, namun Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis menilai pengelolaan keuangan Pemprov Sumbar belum memenuhi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut terbukti karena masih tingginya angka pengangguran di Sumbar.
Dalam kuliah umum yang bertema “BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteran Rakyat” di gedung Convention Hall, Universitas Andalas, Senin (23/2). Harry mengatakan, Pemprov Sumbar secara berurutan sejak 2011 meraih opini WDP, WTP dan WTP. Dalam tiga tahun tersebut, meskipun laporan keuangan sudah semakin baik, namun dilihat dari perkembangan tingkat pengangguran tidak mengalami penurunan.
Ia juga menilai opini BPK yang diraih oleh sejumlah daerah tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sudah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP), tetap saja ada daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, tingkat pengangguran tinggi dan lainnya.”Ini bisa disebabkan, pengelolaan keuangan negara tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Artinya, APBD banyak terserap untuk belanja pegawai dan belanja rutin lainnya bahkan sampai 70 persen. Sisanya sekitar 10 persen baru untuk masyarakat,” ucap Harry.
Terkait pencapaian opini WTP sendiri, menurut Harry hingga kini masih sedikit kementerian/ lembaga di pemerintah daerah yang mampu meraihnya. Dari 120 kementerian dan lembaga di pemerintah pusat, baru 74 persen yang meraih opini WTP. Kemudian di jajaran pemerintah daerah dari 524 Pemda baru 34 persen yang meraih WTP. “Jika kepala daerahnya konsen, dan menilai ini penting, tahun depan mereka bisa meraih WTP. Tapi jika tidak, ya begitu saja. Masyarakat sebagai rakyat pun jangan pilih kepala daerah yang seperti ini. Mengurus laporan keuangan saja belum beres, gimana soal kesejahteraan rakyat. Jangan sampai dipilih untuk kedua kali,” ucap Harry. Hingga kini, yang menjadi masalah daerah dalam mencapai WTP masih bertahan di tiga hal. Yaitu permasalahan aset, perjalanan dinas, dan bantuan sosial. Untuk masalah ini, BPK termasuk perwakilan yang berada di kabupaten kota diminta proaktif memanggil bupati, walikota dan gubernur menyampaikan apa masalah dan apa yang harus diselesaikan di daerah masing-masing.Harry menambahkan kini masyarakat menaruh harapan cukup besar agar opini WTP yang diraih oleh suatu daerah bisa berbanding lurus dengan harapan tidak ada korupsi di daerah tersebut. Hal ini mendorong BPK sebagai pemeriksa memprioritaskan pemeriksaan di bidang RPJMD, bidang pendidikan seperti BOS, program wajib belajar sembilan tahun.
Sementara, bidang kesehatan seperti program Jamkesmas dan Jamkesda, penanggulangan kemiskinan seperti, pengembangan PNPN Mandiri, ketahanan pangan seperti program swasembada beras, lingkungan hidup seperti pemeliharaan lingkungan terkait pencemaran sungai dan perlindungan hutan, dan infrstruktur.
Dalam kuliah umum tersebut, bertindak sebagai moderator Prof Syafrudin Kari m i dan dibuka oleh Rektor Universitas Andalas Werry Darta Taifur dan dihadiri Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar Betty Ratna Nuraeny.
