SOLOK SELATAN, HALUAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan meningkatkan sinkronisasi program pemerintah daerah dengan pemerintah nagari lantaran masih minimnya pema haman regulasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan lemahnya pengawasan di tingkat nagari.
Bupati Solok Selatan, Khairunas mengatakan bahwa hingga saat ini masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh nagari, seperti kurangnya pemahaman mengenai regulasi yang terkait dengan tupoksi, minimnya pengawasan terhadap kepala jorong dari pemerintahan nagari, dan permasalahan lainnya.
“Kondisi keuangan nagari juga menjadi perhatian serius. Lebih dari 56 persen Dana Alokasi Umum diterima yang merupakan DAU Peruntukan. Oleh karena itu, pemerintah nagari dituntut untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran dan melaporkan keuangan secara transparan dan akurat”, katanya, Selasa (25/7).
Menurut Khairunas, penguatan ini juga sebagai bentuk evaluasi dan diskusi untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara nagari dengan kecamatan dan hingga pemerintah daerah.
Sehingga, kata Khairunas, diharapkan kepada masing-masing nagari agar mening katkan kualitas administrasi keuangan dan pelaporan untuk mengantisipasi adanya temuan dalam audit tahunan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia menilai, hal ini penting guna memastikan penggunaan anggaran yang tepat dan akuntabel serta meminimalisir risiko penyimpangan dan ketidakefisienan.Ini sebagai upaya sinergitas antara Pemkab Solok Selatan dan pemerintahan nagari semakin kuat, sehingga pembangunan di tingkat lokal dapat lebih terarah dan berdampak positif bagi kemajuan Kabupa ten Solok Selatan yang lebih baik dan sejahtera,” ujarnya.
Selain itu, ia menambahkan, kegiatan ini juga untuk mencapai kesepahaman dan sink- ” ronisasi program serta kegiatan antara pemerintah nagari dan pemerintah daerah.
Dengan terciptanya sinergi yang tepat sasaran, diharapkan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan akan berjalan, secara efektif dan efisien,” ujarnya.
Ia juga mendorong partisipasi dari para pemangku kepentingan tingkat nagari untuk dapat memperkuat koordinasi, dan kolab rasi dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Selatan, Zigo Rolanda juga menegaskan bahwa penting untuk membangun kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan nagari.
Zigo Rolanda juga menyoroti tentang situasi keuangan yang saat ini yang terbatas, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan. maupun Anggaran Penda-patan dan Belanja Nagari (APB Nagari)
“Untuk itu diperlukan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan tujuan pembangunan melalui sink-ronisasi ini bisa berjalan optimal,” katanya. (h/jum)
Selengkapnya unduh disini
