PADANG – SINGGALANG
Polresta Padang telah mengantongi audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kasus dugaan korupsi pengadaan sarana belajar untuk 50 lebih Sekolah Luar Biasa (SLB) diSumbar.
“Benar kami telah menerima audit dari BPK RI terhadap kasus ini, yang menentukan besaran kerugian negara dalam kasus,” kata Kepala Polresta Padang Kombes Pol Ferry Harahap, Rabu (27/12).
Hal itu dikatakannya saat menggelar jumpa pers akhir tahun 2023 di Padang, didampingi oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Kompol Deddy Adriansyah Putra.
Audit tersebut sebelumnya dimintakan oleh tim Penyidik dari Unit Tindak Pidana Korupsi Polresta Padang kepada BPK sebagai bagian dari proses pengempulan alat bukti di tahapan penyidikan.
Ia mengatakan dari hasil audit BPK yang diterima pada akhir November 2023 itu diketahui bahwa jumlah kerugian negara yang timbul mencapai Rp843 juta.
Selain menerima audit, lanjut Ferry, Tim Penyidik juga telah melakukan gelar perkara di Polda Sumbar untuk kelanjutan penanganan kasus. “Gelar perkara juga sudah dilakukan beberapa waktu lalu, kami targetkan pada Januari 2024 dilakukan penetapan tersangka,” jelasnya.
Ferry menyatakan bahwa Polresta Padang berkomitmen untuk menuntaskan penyidikan terhadap perkara dugaan korupsi pengadaan sarana belajar untuk 50 lebih SLB itu.
Sementara itu, Kasat Reskrim Kompol Dedy Adriansyah Putra mengatakan pihaknya telah memeriksa seratus lebih saksi, sejak proses kasus dinaikkan ke tahap penyidikan pada pertengahan 2022.
Para saksi berasal dari berbagai latar belakang mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pendidikan provinsi, panitia pengadaan proyek hingga pihak rekanan.
Untuk diketahui, anggaran proyek pengadaan dalam kasus itu berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 mencapai Rp4,5 miliar, untuk sekitar 150 item sarana dan prasarana belajar bagi lima puluh lebih SLB.
Penyelidikan sudah dilakukan oleh Polresta Padang sejak awal 2022 sejak menerima laporan dari masyarakat, kemudian proses dinaikkan ke tahap penyidikan pada Juli 2022.
Proyek diduga bermasalah karena ada barang yang tidak sesuai dengan kontrak, spesifikasi, serta adanya dugaan penggelembungan harga (markup) barang. (108)
Selengkapnya unduh disini
