APBD-P Diprediksi Naik Rp36,184 M,Prioritaskan Belanja Langsung

Agam-Padang Ekspres

Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria mengajukan rancangan anggaran APBD  Perubahan tahun 2018 dalam rapat paripurna di aula kantor DPRD Agam, Lubuk Basung pada Rabu (12/9). Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam, Lazuardi Erman didampingi Wakil Ketua DPRD, Suharman.

Wakil Bupati Agam menyampaikan secara umum total belanja daerah pada rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2018 ini, mengalami kenaikan sebesar Rp36.184 miliar lebih. Dari anggaran semula, Rp1.454 triliun lebih menjadi Rp1.490 triliun lebih.

“Total belanja daerah tersebut dalam rancangan perubahan ini adalah untuk belanja tidak langsung (BTL) naik sebesar Rp4,8 miliar lebih, menjadi Rp880 miliar lebih. Sedangkan untuk Belanja Langsung (BL) naik Rp31,3 miliar lebih, menjadi Rp609 miliar lebih,” ujar wabup.

Menurutnya, dari angka tersebut tergambar bahwa rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2018 ini, belanja langsung mendapat porsi lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung. Sementara itu, Total Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp1,431 triliun lebih, naik sebesar Rp11,8 miliar lebih dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp1,419 triliun lebih.

Selanjutnya, jika dibandingkan antara jumlah Belanja Daerah dengan Pendapatan Daerah, maka terdapat selisih sebesar Rp48 miliar lebih. Wabup menambahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar Rp1,1 miliar lebih atau menjadi Rp107 miliar lebih.

Dana PAD tersebut disumbangkan dari retribusi daerah yaitu, naik sebesar Rp621 juta lebih atau menjadi Rp7,1 miliar lebih. Sedangkan, untuk sumber PAD yang sah lainnya, naik sebesar Rp2 miliar lebih atau menjadi Rp61 miliar lebih.

Kemudian, lain-lain pendapatan daerah yang sah juga naik dari Rp195 miliar lebih, menjadi Rp212 miliar lebih. Kendati demikian, menurut wabup, pada APBD perubahan tahun 2018 tersebut, terdapat dua komponen PAD yang mengalami penurunan, berdasarkan evaluasi semester pertama.

“Pajak daerah turun menjadi Rp30 miliar lebih dari Rp31 miliar lebih. Kemudian, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan turun juga dari Rp8,6 miliar lebih menjadi Rp8,4 miliar lebih. Jumlah ini sesuai dengan deviden yang diterima dari Bank Nagari berdasarkan hasil RUPS tahun 2017,”ujar Wabup menambahkan.

Selengkapnya