Padang-Haluan
Sampai dengan April 2019, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang berada diangka 18 persen lebih mendekati 20 persen. Realisasi PAD memang menjadi catatan dari DPRD Kota Padang dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan (AMJ).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Alfiandi mengatakan, pajak hotel dan pajak restoran menjadi penyumbang terbanyak pada realisasi PAD di awal tahun ini. “Biasanya pada Juni, Juli dan Agustus, realisasi PAD kita di Kota Padang akan meningkat secara gratis. Karena memang untuk pajak itu ada bulan-bulannya,” katanya.
Ia mengatakan, target PAD pada 2019 sebanyak Rp824.377.700.000 meningkat lebih dari Rp200 miliar dibandingkan target pada 2018 yang ditargetkan sebanyak Rp603 miliar lebih. Target tersebut digabung dengan target PAD dari 16 Organisasi perangkat Daerah (OPD) lainnya di Kota Padang.
“ Kalau yang dibawahi lansung oleh Bapenda itu targetnya Rp 580.835.239.045. Jika digabungkan dengan OPD lainnya, baru target kita itu lebih dari Rp800 miliar,” katanya.
Terkait catatan dari DPRD Kota Padang tentang tidak tercapainya PAD 2018, sebutnya pihaknya merasa sangat optimis bisa mencapai target ini, karena masih banyak potensi yang bisa dimaksimalkan pihaknya bersama dengan OPD lainnya. Bahkan, target ini bisa dilebihi oleh pihaknya.
Beberapa potensi yang kita lupakan selama ini, seperti pedagang kaki lima yang selama ini belum kita sentuh. Setelah itu kos-kosan yang belum juga kita maksimalkan,” ujarnya.
Selain itu, kata Alfiadi, pendataan ulang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah lama tidak ditata ulang setelah berpindahnya kewenangan dari pusat ke daerah. “Sekarang bisa kita lihat perkembangan pembangunan di Kota Padang. Namun saat ini kenyataannya PBB di beberapa daerah masih sama di setiap rumah. Padahal jika dihitung, nilainya lebih dari itu,” katanya.
Oleh karena itu, sambungnya target PAD Kota padang dari PBB tahun ini meningkat tiga kali lipat dari 2018. pada 2019 target PAD Kota PAD dari PBB mencapai Rp150 miliar, sedangkan pada 2018 hanya Rp49 miliar.
Tapi PBB tidak naik secara drastis, kenaikan PBB hanya 10 persen. Tentunya ini perlu sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan untuk PAD yang berasal dari 16 OPD, katanya pada tahun sebelumnya memang hampir semua OPD tidak mencapai target yang sudah diberikan. Karena itu, harus ada evaluasi dan inovasi yang harus dilakukan OPD terkait agar bisa mencapai target OPD ini.
Tidak tercapainya target PAD dari OPD ini juga menjadi catatan yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra saat pelaksanaan rapat paripurna LKPJ AMJ.
“ Kalau tahun lalu, target PAD tidak sampai dan tahun ini juga tidak, berarti itu tidak sanggup dalam menjalankan amanah. Setidaknya, ada peningkatan dari OPD itu sendiri. Bisa saja nanti akan diberikan hukuman dalam bentuk teguran bagi OPD yang tidak mencapai target, dan ada hadiah untuk mencapai target,” ucapnya. (h/mg-mal)
